AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon Richard Louhenapessy akhirnya melantik 8 Kepala Desa (Kades) dan 1 Raja periode 2022-2028 yang terpilih saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 7 April 2022 lalu, di Pattimura Park Ambon, Rabu (20/4/22).
Pelantikan sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon nomor 316/2022; Kades Latta, 317; Kades Negeri Lama, 318 ; Kades Nania, 319 ; Kades Waiheru, 320 ; Kades Hunuth Durian Patah, 321 : Kades Poka, 322 : Kades Wayame, 323 : Kades Galala dan
324 : Raja Negeri Hative Kecil.
Mereka yang dilantik ialah Kades Galala Yemima M Joris, Kades Nania La Ana, Yondri Kappuw Kades Hunuth, Kades Wayame Samsudin Menur, Kades Poka Marthina Kelbulan, Kades Negeri Lama Otniel Maitimu, Kades Waiheru Usman Elly, Kades Latta Hansje Totomutu dan Josias Muriany, Raja Negeri Hative Kecil.
Kepada 8 Kades dan 1 Raja, Walikota berpesan 8 hal penting. Pertama; segera lakukan konsolidasi kebersamaan dan eratkan kembali masyarakat yang dipimpin.
Sebab Kades itu pelayan masyarakat, bukan pelayan keluarga, tim sukses dan kelompok.
“Tidak boleh beda-bedakan. Sebab
Kades harus jadi figur sentral di Desa/Negeri,” ingatnya.
Kedua, masih ada pekerjaan rumah (PR) penting yang mesti diselesaikan yakni
pengentasan masalah kemiskinan pada desa/negeri yang dipimpin. Dengan cara
mendorong pemanfaatan secara efektif dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
“Jadikan prioritas awal dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Serta
melakukan program Jambanisasi dan percepat penurunan stunting dengan memberdayakan kader Posyandu,” terangnya.
Ketiga, lakukan ADD dan DD dengan transparan. “Hindari kemungkinan kebocoran. Sebab biasanya kepercayaan masyarakat hilang karena ada kecurigaan, ketidak percayaan,” ingatnya.
Keempat, perkuat kemitraan dengan BPD/Saniri Negeri. Sebab tugas pengawasan/eksekutif ada di BPD dan Saniri. Sedangkan Kades jalankan fungsi legislatif.
“Keduanya sejajar, bukan anak buah. Karena BPD/Saniri diangkat dan diberhentikan Walikota. BPD/Saniri juga harus paham tupoksi, jangan masuk terlalu jauh pada tugas Kades,” harap Louhenapessy.
Kelima, berdayakan PKK, agar perempuan di Desa/Negeri dapat berperan dalam pembangunan dan kemajuan di Desa/Negeri.
“Keenam, saya harap, harus jadi Kades yang inovatif. Sebab masalah serius dalam waktu dekat, pelayanan publik harus beralih ke sistem digitalisasi. Berdayakan potensi anak muda di desa/Negeri untuk ambil alih IT agar pelayanan di desa inovatif,” jelasnya.
Hal ketujuh yang tak kalah penting sambungnya, yaitu sebagai pemimpin jangan alergi terhadap kritik. Harus terbuka dan evaluasi diri ketika dikritisi. Sebab kritik itu sifatnya membangun dan baik demi kemajuan desa.
“Terakhir, jangan lupa konsultasi dengan Camat sebagai pejabat diatasnya, dalam menentukan setiap kebijakan di Desa/Negeri. Ini penting agar tidak salah arah,” pungkas politisi partai Golkar itu. (MR-02)
Comment