AMBON,MRNews.com – Direktur RSUD Haulussy dr Nasaruddin memang doyan mempermainkan DPRD sebagai lembaga representasi rakyat.
Bagaimana tidak, keputusan rapat bersama komisi IV DPRD Maluku beberapa waktu lalu terkait petunjuk teknis (Juknis) presentase pembagian jasa tenaga kesehatan (Nakes), ternyata tidak digubris Nasaruddin dengan bersikukuh membentuk tim Juknis baru dengan presentase pembagian yang lagi-lagi merugikan Nakes.
Tentu saja dengan presentase jatah Dirut 30 persen, melebihi jasa dokter spesialis yang notabene lebih banyak bekerja.
Imbasnya jatah yang diberikan ke Nakes lebih kecil, dengan kesepakatan 45 persen untuk 12 pegawai eselon III, dan 25 persen untuk 12 pegawai eselon IV.
Hal tersebut memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin yang secara gamblang mengajak Nakes menolak menerima pembayaran hak jika menggunakan presentase pembagian jasa lewat Juknis yang baru dibuat.
“Saya minta hak-hak nakes jangan dahulu dibayarkan, baik hak berdasarkan Perda maupun klaim BPJS dan Covid-19, hingga Juknis yang dibuat ini adil dan merata bagi semua yang ada disana,” tegas Afifudin Rabu (12/10).
Menurutnya, jika mendesak harus dibayarkan maka sebaiknya merujuk ke pembayaran jasa berdasarkan Perda dan sesuai hasil tim Juknis lama yang ditandatangani mantan Dirut RSUD Haulussy dr Zulkarnaen.
Itu lebih representatif dan lebih adil menurut teman-teman disana tapi kalau dengan juknis yang baru jangan dahulu dibagikan, nakes jelas dirugikan.
Kata politisi PPP tersebut, jika merasa tidak adil tolak pembayaran, DPRD akan lawan bersama-sama dan akan tetap berusaha memperbaiki manajemen RSUD Haulussy yang merupakan RS kebanggaan orang Maluku sejak dahulu.
“Untuk itu, saya tekanan ke Dirut RSUD Haulussy Nasaruddin, jika merasa tidak mampu mundur saja dan segera diganti dengan yang lebih baik,” tukas Sekertaris DPW PPP Maluku ini.
Rovik lalu mengibaratkan sikap Dirut soal hak Nakes itu seperti pemain naturalisasi yang didatangkan namun hasilnya bukan malah memperkuat tapi semakin mempreteli kebijakan.
Dirinya pun minta jika ada SDM lokal Maluku yang mampu memperbaiki manajemen RSUD lebih baik diberdayakan saja.
“Kita ingin agar permasalahan ini segera tuntas namun harus tetap mengutamakan keadilan. Prinsipnya yang sudah menunaikan tanggungjawab harus diganjar hak yang sepadan,” tutup politisi yang digadang-gadang bakal merebut posisi Wakil Walikota Ambon ini. (MR-03)
Comment