AMBON,MRNews.com.- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang Polda Maluku guna membicarakan laporan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, yang hingga kini belum ditindaklanjuti.
” Komisi I sudah mendengar keluhan dari pihak KPID karena itu kami berencana akan mengundang Polda Maluku, untuk menanyakan penanganan kasus tersebut ” kata Rumra kepada wartawan, usai rapat dengar pendapat bersama KPID, di ruang Komisi I, Jumat (11/2).
Ditambahkan Rumra ada berbagai masalah yang dihadapi KPID termasuk ada ancaman dari sejumlah pengusaha TV kabel, baik yang ada di Kota Ambon maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
” Karena itu masukan tadi akan menjadi catatan bagi Komisi I, sehingga kami mengundang Polda Maluku dalam rangka memastikan ada oknum aparat yang diduga ikut bermain” tegasnya.
Berbagai persoalan yang dihadapi KPID Maluku menandakan adanya dugaan jika pihak kepolisian dalam hal ini Polda Maluku dinilai telah mengabaikan laporan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku.
Rumra bahkan menegaskan jika sudah 4 kali KPID Maluku mendatangi kantor Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subit I, untuk mengetahui perkembangan Laporan Pengaduan KPID Maluku Nomor 95/A.1.KPID Maluku/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang temuan KPID Maluku atas barang sitaan polisi yang digunakan oleh tersangka pemilik TV Kabel Putri untuk menyiarkan dan masih memungut biaya dari pelanggan sampai dengan hari ini. Namun hasil yang diperoleh KPID Maluku nihil.
Disisi lain, laporan pengaduan KPID Maluku ke Direktorat Kriminal Umum terkait ancaman pembunuhan oleh Philipus Chandra Hadi dan Istrinya sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Krimum Polda Maluku.
” Kita perlu mendengar keterangan dari Polda Maluku terkait persoalan yang dihadapi . Karena itu, kita akan mengagendakan pertemuan dengan Polda Maluku dalam waktu dekat” demikian Rumra .(MR-01)
Comment