AMBON,MRNews, com .- Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiah Uluputty mengaku sangat menyayangkan jika masih ada masalah sengketa lahan yang melibatkan sekolah dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Mestinya pemerintah provinsi cepat tanggap sehingga tidak berdampak bagi kepentingan siswa.
“Ini masalah asset sekolah pasca peralihan SMA/SMK ke pemerintah provinsi bisa menjadi masalah besar bagi pemerintah provinsi Maluku sebab masalah yang sementara melilit SMA 11 yang terdapat di Galunggung-kota Ambon juga terjadi di beberapa daerah terkait legalitas tanah yang diatasnya terdapat bangunan sekolah yang semasa menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota belum diselesaikan secara tuntas” ujar Uluputty di ruang komisi D .
Karena itu, komisi D berencana akan mendudukan masalah lahan dengan melibatkan komisi A yang bermitra dengan pemerintah provinsi Maluku sekaligus memanggil dinas pendidikan dengan pihak sekolah agar ada penyelesaian yang tuntas .
“Kita akan memanggil Dinas dan pihak sekolah sekaligus akan mengkomunikasikan dengan komisi A agar bisa duduk bersama dengan pemerintah provinsi Maluku dalah hal ini Sekda agar masalah lahan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran bisa terjawab” tandas politisi PKS yang juga Caleg DPR RI.
Dirinya berharap masalah status lahan yang kegunaannya bagi kepentingan dunia pendidikan tidak diabaikan namun menjadi prioritas pemerintah provinsi Maluku sehingga tidak berlarut-larut penyelesainnya.
“ Ini penting, karena berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak sehingga jangan sampai terjadi penyegelan oleh pemilik lahan sehingga siswa dikorbankan. Saya kira semua masalah bisa diselesaikan , sehingga saya berharap tidak sampai terjadi penyegelan” urainya. (MR-01)
Comment