AMBON,MRNews.com,- Selain inflasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga turut mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja APBD tahun 2023 oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku.
Hasil evaluasi, Tito lantas meminta pemerintah daerah (Pemda) agar segera mungkin di awal tahun 2024 belanjakan APBD-nya, jangan ditahan apalagi dibelanjakan menunggu akhir tahun.
Tito katakan, penegasan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna dua hari lalu. Dimana Presiden memintanya untuk mengecek dan mendorong seluruh daerah agar segera awal tahun membelanjakan APBD-nya.
“Bapak Presiden meminta saya cek dan dorong daerah agar APBD-nya jangan ditahan apalagi dibelanjakan menunggu akhir tahun. Harus segera dibelanjakan awal tahun.
Karena biar ada uang beredar di masyarakat dan swastanya hidup,” tandasnya kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Gubernur, Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Maluku di kantor Gubernur, Kamis (11/1).
Menurutnya, evaluasi realisasi belanja pendapatan dan belanja APBD 2023 ini penting sebagai upaya melihat apakah provinsi dan kabupaten/kota sesuai target pendapatan dan belanja yang dibuat awal 2023, yang kemudian menjadi acuan di tahun 2024.
Karena belanja pemerintah itu hal paling pokok untuk mendorong swasta dan juga membuat uang beredar di masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat.
Ketika daya beli masyarakat meningkat akan pula meningkatkan konsumsi rumah tangga, sebagai angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi berjalan atau tidak.
“Sebab itu kita mendorong realisasi belanja, kita melihat pendapatan dan belanja sesuai target atau tidak. Kenapa? karena daerah baik provinsi kabupaten/kota di Maluku ini termasuk kategori kapasitas fiskalnya rendah,” terangnya.
Dorongan itu penting menurut Tito, karena pendapatan asli daerah (PAD) di Maluku rendah, beda dengan di Banten, di Jawa PAD-nya tinggi 70 persen, 60 persen. Dimana yang tertinggi di Kota Ambon 30 persen dengan provinsi, tapi Kabupaten/Kota lain rendah.
Apalagi anggaran yang ada mengandalkan transfer pusat. Sedangkan transfer pusat sudah banyak tersedot untuk belanja gaji dan operasional pegawai.
“Melihat data real time, terbaik itu provinsi, karena pendapatannya diatas 90 persen, belanjanya mendekati 90 persen. Artinya target untuk mendapat pendapatan yang target akhir tahun 2023 dan kemudian uangnya juga dibelanjakan, dikeluarkan lagi ke masyarakat, mendekati 90 persen itu bagus,” urainya.
Tapi lanjut Tito, ada beberapa daerah baru mencapai 65 persen pendapatan, padahal uangnya dari transfer pusat. Memang ada proses administrasi di pusat di kementerian Keuangan.
“Nah ini perlu diperbaiki daerah-daerah ini, kenapa? kalau tidak bisa menyerap uang dari pemerintah pusat karena nggak bisa susun administrasi pertanggungjawaban yang kasian masyarakat. Apalagi dibelanjakannya ada yang cuma 56 persen. Artinya uangnya nggak beredar, kalau uangnya nggak beredar, yang sejahtera pegawai, rakyat susah,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Tito, dirinya sudah pertegas dalam pertemuan tersebut agar daerah yang tidak mencapai target realisasi pendapatan dan belanja dikoreksi. “Saya sudah sampaikan, mana saja daerahnya, dan saya minta untuk dikoreksi,” tukas Tito.
“Kalau pendapatan kuncinya di Sekda, BPKAD, Kepala Dinas Pendapatan, kenapa tak sesuai target. Kalau belanja dicek kepala dinas dan OPD, mana yang tinggi dan mana rendah, ketahuan, yang rendah harus ditegur,” pungkas mantan Kapolri itu. (MR-02)
Comment