AMBON,MRNews.com,- Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Anggota Legislatif tahun 2019, Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Maluku yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengeluarkan pernyataan sikap organisasi.
Dalam keterangan persnya, perwakilan KAMMI Maluku, La Arufin mengatakan, poin pertama sikap Cipayung Plus Maluku yakni, pesta demokrasi Pemilu sejatinya harus dilaksanakan berdasarkan kedudukan Pancasila (falsafah negara) dan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, sehingga cara-cara yang dilakukan elit partai politik, tim pemenang/kampanye dan relawan/simpatisan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tetap mengedepankan sikap saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dimana proses berdemokrasi, harus memberi pembelajaran bagi rakyat pentingnya membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera.
“Kami meminta elit partai politik, tim pemenangan dan relawan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden agar sebelum kampanye dan juga dalam masa kampanye untuk tidak menggunakan cara-cara yang materinya mengandung unsur provokasi ujaran kebencian, politik adu domba, politik intimidasi, politik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), merubah pancasila sebagai ideologi negara dan menyebarkan berita hoax pada media sosial,” ujarnya menjelaskan poin kedua di rumah kopi sibu-sibu, Kamis (23/8/18).
Adapun poin ketiga, kata Arufin, OKP Cipayung Plus Maluku menghimbau seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Maluku agar tidak terpancing dan terprovokasi dengan setiap isu-isu politik yang bersifat memecahbelah kehidupan rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Dimana masyarakat harus tetap saling menjaga kerukunan hidup antar sesama sekalipun ada perbedaan pilihan politik.
“Poin keempatnya, kami mengajak masyarakat menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan visi-misi pembangunannya kedepan, yang prinsipnya dapat menjawab kepentingan Provinsi Maluku yakni Maluku dijadikan Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasinal, Blok Masela dan kebutuhan lain sebagainya,” ujar Koordinator Wilayah (Korwil) XI Maluku PP GMKI, Dodi Soselisa.
Komda PMKRI Maluku, Petrus Temorubun menambahkan, saat ini tahapan-tahapan Pilpes dan Pileg telah dijalankan KPU. Maka dengan berjalannya tahapan tersebut, tentunya petinggi partai politik dan relawan/simpatisan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden sudah mempersiapkan strateginya untuk mempengaruhi masyarakat memilih kandidat yang didukungnya. Kondisi ini menjadi ideal bila prosesnya berjalan sesuai nilai-nilai dasar demokrasi, sebaliknya, proses ini tidak ideal jika dilakukan dengan cara-cara yang bisa menciderai nilai demokrasi.
“Terhadap hal ini, sesungguhnya menjadi penting bagi kami untuk menyikapinya lewat pernyataan sikap dalam kepentingan utama yakni mencegah terjadinya aksi dan tindakan yang berpotensi merusak serta menciderai nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Korcab PMII Maluku, Lahol Yeubun yang turut diamini Ketua Badko HMI Maluku-Maluku Utara, Bansa Adhi Sella.
Sekretaris DPD GMNI Maluku, Handry Timisela pun menegaskan, bahwa tugas dan kewajiban OKP Cipayung Plus Maluku yaitu menjaga proses berdemokrasi Pilpres dan Pileg tahun 2019, benar-benar dapat berjalan sesuai dengan nilainya, dan tidak ada kepentingan ataupun afiliasi politik dalam proses ini. (MR-02)
Comment