AMBON,MRNews.com,- Polda Maluku terus melakukan berbagai cara untuk menghentikan konflik sosial yang kerap terjadi di daerah ini.
Salah satunya lewat dialog yang mengusung tema “Konflik sosial di Maluku dan solusinya ditinjau dari perspektif sosiologi dan budaya di Maluku” hadirkan berbagai pihak terkait di studio RRI Ambon, Selasa (21/3).
Diantaranya Sosiolog Maluku, DR. Paulus Koritelu, tokoh perdamaian Maluku, DR. Abidin Wakano, dan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat.
Koritelu mengaku, secara objektif, rasional, orang Maluku tidak perlu kaget apabila konflik terjadi. Hal itu bukan berarti masyarakat menginginkan adanya konflik. Tetapi orang Maluku mempunyai collective experience atau pengalaman bersama yang panjang.
Dimana konflik sudah terjadi sebelum kolonial bahkan sejak massa kolonial. Hari ini pun bibit-bibit itu masih tetap ada, bahkan secara sosiologi ikut mereproduksi bentuk-bentuknya. Dan sewaktu-waktu bila ada faktor-faktor pemicu tertentu, maka kemudian akan terjadi lagi konflik.
“Pengalaman kolektif itu mempunyai segmentasi bermacam-macam. Bisa berbasis pada isme-isme agama, ketersinggungan budaya, atau faktor-faktor lain. Tentunya bisa dipetakan sesuai kasus konflik yang terjadi,” jelasnya.
Karena itu, secara sosiologis, harus diakui kalau konflik dan perdamaian adalah dua konsep yang berbeda. Tetapi dalam pragmatisasi perilaku manusia, konflik dan perdamaian seperti dua sisi mata uang yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan.
“Misalnya saya bertanya begini, kapan kira-kira orang membutuhkan damai, tentu orang membutuhkan damai, kalau orang sedang berkonflik, itu jawabannya,” ungkapnya.
Dengan situasi itu dan bahkan kondisi geografis Maluku, Paulus mengaku juga mempengaruhi agresifitas masyarakat. Hal itu menjadi landasan kuat, menyebabkan konflik dapat terjadi kapan saja. Konflik bisa pecah ketika ada pemicu yang muncul ditengah-tengah masyarakat.
Bila terjadi konflik, Paulus mengaku penanganan sesungguhnya secara ideal tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
Menurutnya, lembaga kepolisian selalu menjadi kambing hitam apabila terjadi konflik. Padahal sebetulnya banyak pihak yang mesti berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik.
“Saya misalkan secara internal ada kearifan-kearifan lokal yang selama ini terbelenggu, tidak berdaya seiring dengan berjalannya keterpurukan ekonomi dan faktor-faktor kemiskinan yang makin mengemuka,” kata akademisi FISIP Unpatti itu.
Dikatakan, kearifan-kearifan lokal, budaya saat ini seakan dipenjara untuk tidak bisa bergerak. Padahal sebetulnya pada tahapan deteksi dini terhadap konflik, kearifan lokal sangat penting dalam memainkan perannnya.
“Pemerintah daerah sebagaimana tuntutan Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik tentu juga melakukan langkah-langkah strategis, dan pihak kepolisian apalagi yang senantiasa melakukan langkah-langkah strategis untuk itu,” katanya.
Ditambahkan, polisi tetap miliki kendala termasuk melakukan deteksi dini. Dan bila konflik terjadi biasanya aparat kepolisian tidak hanya lakukan pencegahan, tapi juga mengurai konflik agar eskalasinya tidak sampai meluas.
“Sebagai sosiolog, saya menilai internalitas masyarakat merupakan kekuatan utama dalam melakukan deteksi dini terjadinya konflik. Masyarakat juga bisa mencegah konflik, bahkan menyelesaikannya dalam jangka panjang,” tegasnya.
Proses-proses tersebut tambahnya, akan sangat maksimal dilakukan, teristimewa dalam memaksimalkan peran lembaga-lembaga adat, dan kearifan lokal yang lain.
Dikatakan, apabila peran lembaga adat dan kearifan lokal berperan aktif, maka para provokator akan tenggelam atau alami kejenuhan. Mereka tidak akan bisa menggembosi pertahanan ke-lokalan masyarakat Maluku yang begitu kokoh dan kuat untuk membangun kebersamaan.
“Bukan saja untuk membangun kebersamaan tetapi juga perdamaian sebagai sebuah kebutuhan yang sebetulnya riil dibutuhkan masyarakat kita,” pungkasnya. (MR-02)
Comment