AMBON,MRNews.com,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian datang ke Provinsi Maluku langsung menemui Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memerintahkan evaluasi harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) terkait masih tingginya inflasi.
Sebab saat ini, inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Maluku masih ada di angka 2,81 persen atau 0,2 persen diatas capaian nasional yaitu 2,61 persen.
“Ada tiga hal yang kita bahas, pertama kita lakukan evaluasi terhadap inflasi. Ini perintah bapak Presiden. Sudah setahun setengah lebih kita menjaga agar inflasi dapat dikendalikan seperti negara-negara lain yang membuat rakyat menjadi susah,” tukas Mendagri kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/1/2024).
Secara nasional menurut Tito, inflasi terjaga, ada diangka 2,61 persen. Ini angka yang baik bagi para konsumen, artinya barang-barang tersedia dengan harga relatif cukup baik dan terjangkau.
“Sedangkan target pemerintah itu ada di angka 3 persen plus minus 1. Artinya paling rendah 2 persen, paling tinggi 4 persen,” urainya usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan Forkopimda serta KPU-Bawaslu.
Sesuai hasil evaluasi bersama, posisi inflasi provinsi Maluku sebut Tito, berada di angka 2,81 persen atau naik sedikitnya 0,2 persen diatas nasional.
Kenaikan ini kata Mendagri salah satunya dipengaruhi pelaksanaan Natal dan Tahun baru (Nataru) 2023. Banyak warga khususnya umat Kristen mudik atau pulang kampung sehingga mempengaruhi harga di bidang transportasi, harga untuk rekreasi, makan minum dan sebagainya.
“Memang angkanya cukup baik 2,81. Sebab ada daerah yang inflasi sampai 4 persen lebih. Maka tadi kita minta provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi, koordinasi dengan BPS di provinsi dan kabupaten/kota untuk cari tahu penyebabnya apa,” pinta mantan Kapolri itu.
Karena Nataru sudah berlalu, dirinya berharap, inflasi di Maluku akan turun. Sebab faktor utamanya juga di Nataru. Namun Tito memberi catatan penting terhadap Kota Tual yang hampir 5 kali selama tahun 2023 inflasi sulit terkendali, diatas 3 persen.
“Dimaklumi karena Pj Walikota masih baru. Maka saya beri kesempatan segera cari masalahnya. Komoditas apa penyumbangnya. Koordinasi dengan Forkopimda. Kalau bisa diselesaikan, yah selesaikan sendiri. Jangan minta bantuan provinsi. Kalau nggak bisa juga, nanti kita intervensi dari pusat untuk bantu menurunkan harga barang dan jasa,” urai Tito.
Meski begitu, lanjut Tito, umumnya inflasi di Maluku relatif stabil, terkendali. “Yah umumnya inflasi di Maluku relatif stabil, terkendali,” jelasnya.
Disinggung soal sanksi bagi kepala daerah yang kabupaten/kotanya inflasi lebihi target nasional atau diatas 4 persen, Tito mengaku, untuk provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, relatif cukup baik. Hanya Kota Tual saja yang sulit terkendali.
“Rata-rata dibawah 4 persen, ada diatas 3 persen, 3,3 persen seperti Kota Tual. Sudah 5 kali di tahun 2023, tapi kan itu dimasa jabatan sebelumnya, Pj masih baru. Maka tadi saya ingatkan, cari masalahnya apa, kemudian cari solusi. Suplai kurang atau distribusi yang macet, cuma dua itu saja atau ada masalah transportasi,” pungkasnya.
Diketahui, selain soal inflasi, tujuan Tito ke Maluku juga untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi belanja APBD oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pemilu di daerah. (MR-02)
Comment