AMBON,MRNews.com,- Sejak dilantik pada 24 Mei 2022 lalu bersama Penjabat Bupati SBB, Buru dan KKT, barulah 6 hari kemudian atau tepatnya Senin 30 Mei 2022, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mulai berkantor di Balaikota Ambon.
Meski baru berkantor, namun Wattimena telah turun lapangan ke pasar dan terminal Mardika serta beberapa tempat lain mengecek masalah sampah yang menggunung untuk dilakukan langkah penanganan, dan hadiri berbagai kegiatan selaku Penjabat Walikota.
“Pagi ini, saya awali tugas di kantor Walikota, selaku Penjabat Walikota sejak dilantik 24 Mei lalu. Maka itu dilakukan apel bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota, baik ASN maupun pegawai kontrak,” tandas Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena saat memimpin apel perdana pegawai Pemkot Ambon di Lapangan Merdeka, Senin (30/5).
Apel ini menurut Wattimena penting baginya untuk menyampaikan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemkot Ambon kedepan.
“Untuk memperbaiki kota ini, memang kita harus berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan masyarakat di kota Ambon yang kita cintai bersama, lewat kerja dan karya kita di bidang pelayanan publik,” jelasnya.
Wattimena pun menyentil terkait pidato perdananya di DPRD Kota Ambon selaku Penjabat Walikota, Rabu 25 Mei 2022. Yang intinya ialah dirinya tidak ragu sedikitpun dengan kapasitas seluruh ASN di Kota Ambon teristimewa pimpinan OPD.
Karenanya, mantan Sekretaris DPRD Maluku itu mengajak semua ASN dan pegawai Pemkot Ambon untuk bersama-sama bekerja, bahu membahu menatap kedepan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Pemkot Ambon.
“Sehingga tujuan kita untuk Ambon yang maju, bersih dan sebagainya yang selama ini dikumandangkan, bisa dicapai, minimal dalam durasi waktu kepemimpinan saya ini yang mungkin setahun, atau tidak sampai setahun atau bisa saja dua tahun. Minimal ada yang bisa kita buat untuk kota ini,” ingatnya.
Oleh sebab itu kata Wattimena, ada 11 kebijakan prioritas yang telah disampaikan dan perlu ada kesamaan pola pikir serta tujuan yang sama untuk kerja-kerja bersama bagi Kota Ambon kedepan.
Pertama, pembinaan dan penataan birokrasi. “Saya tidak diperintahkan pa Gubernur Maluku ke Kota Ambon untuk gonta-ganti pejabat. Tetapi kita melakukan kerja bersama, mengevaluasi baru kemudian kita lakukan langkah pembinaan birokrasi,” tegasnya.
Kedua, penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini tak saja dilakukan ditingkat kota, namun akan sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan akan ditata manajemen pengelolaan keuangan.
“Pa Inspektur (Kepala Inspektorat-red), salah satu upaya kita adalah pencanangan pemasangan PIN WTP, sebagaimana telah saya sampaikan saat paripurna DPRD. Jadi tolong siapkan pin bagi seluruh pimpinan OPD, dan saya akan pasang ke mereka,” pintanya.
Kebijakan itu maksudnya ialah memberi motivasi bagi semua ASN bahwa mesti kerja dengan baik. Supaya pengelolaan keuangan di Pemkot Ambon semakin membaik. Maka pada waktunya kalau sudah terjadi demikian, yakinlah opini WTP bisa dicapai kembali.
“Karena kota Ambon punya pengalaman luar biasa, dimana tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Tetapi dua tahun terakhir turun ke WDP dan Disclaimer,” sebut alumnus IPDN angkatan 05.
Hal ketiga, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Keempat, penyelesaian hutang pihak ketiga. Kelima, upaya penurunan angka kemiskinan di kota Ambon yang baik dalam tiga tahun terakhir. Perlu langkah sinergi dan terpadu semua OPD terkait masalah kemiskinan.
Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kecamatan dan desa kelurahan adalah ujung tombak Pemkot Ambon dalam melayani masyarakat. Sebagai aparatur negara, harus membuka mata dan hati untuk masyarakat.
“Bagaimana kita mau melayani masyarakat, kalau Camat masuk jam 10 pagi atau 12 siang. Sementara warga tunggu dari jam 8. Laporan masuk ke saya banyak. Lurah apalagi, yang mestinya handphone aktif 1×24 jam. Kejadian semalam di pohon mangga Air Salobar jadi contoh betapa tidak pekanya Lurah Nusaniwe,” jelasnya.
Ketujuh, peningkatan layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi. Kedelapan, penyelarasan dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan kota Ambon. Ruang ini akan lebih diberikan luas bagi tim penggerak PKK.
Kesembilan; menjadikan Ambon bersih lewat peningkatan pengelolaan persampahan. Oleh sebab itulah, setiap hari mobil sampah harus berjalan, tidak ada alasan apapun itu.
“Harusnya kita semua malu, apalagi pimpinan OPD. Masa sampah saja tidak bisa ditangani?. Tidak usah kita cari apa penyebabnya. Tapi kita harus mendukung dinas LHP untuk mengatasi masalah sampah. Sehari saja sampah tidak diangkut, akan berdampak luas pada penilaian masyarakat pada kinerja Pemkot,” ingatnya.
Kesepuluh; memfasilitasi dan menyiapkan suksesi pemilihan Walikota-Wakil Walikota Ambon pada tahun 2024 yang tahapannya akan dimulai tahun 2023. Kesebelas; mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya penanganan bencana non alam Covid-19.
“11 kebijakan prioritas saya itu tidak muluk-muluk, berlebihan. Saya telah hitung betul apakah kebijakan ini bisa tercapai atau tidak. Maka kalau kita lakukan bersama, pasti semua akan tercapai dalam kurun waktu satu tahun. Minimal yang kurang kita tingkatkan. Maka saya minta dukungan semua pimpinan OPD dan ASN,” pungkasnya. (MR-02)
Comment