AMBON,MRNews.com,- Dua bulan menjelang berakhirnya masa kerja anggota DPRD Kota Ambon periode 2014-2019 nampaknya bukan semakin meningkatkan kinerja dan rajin dalam membahas kepentingan rakyat Kota Ambon, tapi malah mereka malas-malasan saat rapat.
Sebab faktanya, saat rapat kerja antara Komisi II DPRD dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) Kota Ambon, Fahmi Salatalohy di ruang paripurna DPRD, Rabu (17/7/19) sebenarnya hanya dihadiri lima (5) orang dari total 11 anggota komisi, tetapi satu anggota akhirnya hadir usai walkout sehingga jadi 6 orang.
Pantauan Mimbarrakyatnews.com, rapat yang dipimpin Ketua dan Sekretaris Komisi, Jhony Mainake (NasDem) dan Zeth Pormes (Golkar) hanya dihadiri anggota komisi yaitu Leonora Far-Far (PDIP), Mulyono Sudrik (Hanur) dan Cristianto Laturiuw (Gerindra). Sementara Saidna Azhar Bin Thahir (PKS) yang sempat walkout lantaran kecewa rekan-rekannya tak semua hadir padahal sering mengkritik pedas Kadis di media bahkan meminta Walikota mencopotnya, akhirnya kembali masuk ikut rapat disaat terakhir.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi Jacob Usmany (PKPI), Rasyid Mewar (PBB/fraksi Golkar), Djefry Toisuta (Demokrat), Taha Abubakar (PPP), Jusuf Latumeten (Demokrat), tidak hadir. Padahal mereka membahas agenda penting yakni evaluasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK), penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang memberlakukan sistem zonasi, masalah status tanah yang ada bangunan sekolah SD dan SMP, evaluasi pengelolaan dan pelaporan dana BOS tahun 2018 dan 2019.
“Anggota komisi II ini saat dong maeng Ludo banyak, nanti kalau rapat sadiki. Padahal dong yang niat undang dan Kadis sudah hadir. Ini bagaimana,” kesal anggota komisi, Leonora Far-Far.
Menanggapi minimnya anggota Komisi II saat rapat, Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohy menilai ini artinya terjadi inkonsistensi oleh anggota DPRD, antara kata dan perbuatan. Dimana selama ini oknum-oknum anggota yang mengkritik OPD termasuk dinas pendidikan karena dimata mereka kerja salah, tapi faktanya hari ini tidak hadir semua.
“Sebenarnya kami ini juga serius hanya karena pada saat bersamaan, kami ada tugas luar daerah. Seperti kasus penyegelan tiga sekolah di Nania Atas, beta khan di luar daerah. Walau di luar daerah tapi komunikasi intens dengan staf-staf, hanya pengambilan keputusan khan bukan di mereka. Oleh karena itu, saya kira kemitraan ini tidak boleh saling menyerang, apalagi sampai ke persoalan-persoalan atau kata-kata yang tidak beretika, seakan-akan menganggap kita di OPD ini dikecilkan. Tapi selama ini kita juga bekerja, dan upaya kemitraan ini kami akan bangun terus,” ungkapnya. (MR-02)
Comment