AMBON,MRNews.Id.- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menyoroti persoalan keberlanjutan pendidikan anak-anak SMA dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu disampaikan Halimun kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (16/9/2026), setelah mengikuti agenda reses di daerah pemilihannya, Kabupaten Maluku Tengah.
Halimun mengatakan, salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan nasib siswa SMA, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi namun ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Menurut politisi Partai Demokrat Maluku ini, pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku, perlu memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan kelompok tersebut.
“Anak-anak SMA, terutama yang kurang mampu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak. Mereka minta kalau boleh pemerintah daerah Maluku Tengah maupun pemerintah provinsi juga memperhatikan nasib mereka yang kurang mampu,” ujar Halimun.
Ia menilai persoalan biaya menjadi salah satu kendala utama yang membuat sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA.
Halimun mengatakan, berbagai program pendidikan yang telah berjalan perlu diikuti dengan dukungan terhadap siswa hingga jenjang perguruan tinggi. Ia juga menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat yang menurutnya dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan.
Halimun menegaskan, perhatian terhadap anak-anak kurang mampu tidak cukup hanya berhenti pada pendidikan tingkat SMA. Pemerintah perlu memastikan adanya jalur beasiswa maupun pendampingan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi.
Ia menyebut, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah juga diperlukan agar siswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh informasi dan bantuan secara lebih cepat.
“Yang paling penting itu soal nasib anak-anak. Karena kadang kita bicara tentang generasi, tetapi hanya karena satu orang anak tidak mampu, pendidikannya tidak bisa dilanjutkan. Itu yang miris,” katanya.
Halimun juga menyampaikan bahwa dalam penyerapan aspirasi, pihaknya mendorong keterlibatan sejumlah dinas terkait untuk membantu menangani kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan pendidikan dan kesehatan.
Menurut dia, apabila terdapat anak kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan atau bantuan lainnya, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme pendataan dan pendampingan sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
“Kalau ada anak-anak yang kurang mampu, terutama yang mau kuliah, harus ada perhatian. Baik beasiswa maupun proses pendampingannya. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Halimun berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan bagi anak-anak Maluku Tengah untuk berhenti mengejar pendidikan tinggi. (MR-02)
Comment