AMBON,MRNews.com,- Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu membuat Gubernur Maluku, Said Assagaff sedikit gerah dan berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini.
“Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” kata Assagaff di hadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Penandatanganan MoI di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2/19).
Turut hadir pada kesempatan itu diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pining, Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku. Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk penandatangan MoU terkait integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan Gubernur membahas masalah ini.
Assagaff melanjutkan, untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” paparnya.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan masalah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional. “Di Maluku sudah ada tiga (3) kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,” beber Afliana.
Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, dua (2) Kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik dan lengkap tapi masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya. “Masalahnya apa,” kata Asssagaff.
Meresponi kegelisahan Gubernur, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengapresiasi komitmen Gubernur yang sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi Jamkesda bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini didukung penuh oleh pemerintah provinsi, disamping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku.
“Namun demikian, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama. Ini tentunya pekerjaan rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru tiga kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris. (MR-02)
Comment