AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon meminta dinas sosial (Dinsos) sebagai penanggungjawab untuk memastikan penyaluran Sembako dalam program jaring pengaman sosial (JPS) bagi kurang lebih 7000 warga miskin baru (Misbar) di Ambon terdampak Covid-19 benar sesuai data dan tepat sasaran.
“Dinsos harus cek selalu RT serta lurah. Apakah Sembako didapat warga penerima manfaat atau tidak. Serta bagi yang belum tapi namanya ada dalam daftar mesti didapat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Amboon Rustam Latupono.
Pasalnya diakui politisi Gerindra, ada keluhan ke DPRD bahwa dua kepala keluarga (KK) di RT 001/RW 007 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe tidak dapat. Padahal salah satu KK itu janda tidak berpenghasilan. Dan yang mengatur disitu adalah ketua RW yang merupakan Sekdis KUMK Kota Demi Tohata.
Namun begitu, DPRD kata Latupono, tetap jalankan fungsi pengawasannya. Sehingga soal-soal teknis siapa penerima bantuan tentu ada kriterianya dan DPRD hanya sebatas menunggu laporan dari pemerintah. Sehingga dalam prosesnya ada masalah, fungsi itu berjalan.
“Program ini baik. Tapi harus mengena bagi warga terkenda dampak. Yang lebih tahu siapa layak dapat dan tidak jelas di RT. Bagi saya, kalau dimungkinkan kenapa tidak semua warga saja diberi tapi dengan presentase berbeda-beda. Sangat miskin, miskin baru. Khan namanya JPS,” jelasnya, Sabtu (25/4).
Dalam situasi sulit ini ketika semua orang terkena dampak pandemi, Latupono meminta Pemkot arif dan bijaksana dengan kebijakan pembagian sembako itu. Artinya, harus dibagi sesuai fakta lapangan. Sebab warga yang awalnya hidup berkecukupan belum tentu sekarang cukup dengan kondisi ekonomi lagi down.
“Jangankan warga, DPRD juga setengah mati. Kita harap gaji, mau bantu semua orang basis keteter juga. Kondisinya sulit dan temporer. Jadi lebih baik dibagi semua warga tidak masalah. Ini uang rakyat. Semua pada susah, bagi juga ke wartawan dong. Apalagi kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir,” tegasnya.
Tak saja Sembako, soal pengadaan masker ribuan juga tambahnya, DPRD lakukan pengawasan. Dibagi kemana, berapa banyak produksi dan sebagainya. Serta penggunaan anggaran Covid. “Jangan manfaatkan kondisi ini untuk kepentingan diluar mekanisme normal, kita tak mau. Kondisi susah, yah masyarakat benar dibantu,” tutupnya. (MR-02)
Comment