AMBON,MRNews, com.- Tertundanya pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku terpilih periode 2019-2024, Murad Ismail-Barnabas Orno membuat DPRD Maluku bersikap mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Plh gubernur untuk segera melaksanakan APBD tahun 2019 .
Ditegaskan bahwa jika APBD belum juga dijalankan maka sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat di provinsi Maluku.
“Dipastikan jika sebagian uang yang beredar di Maluku adalah uang pemerintah melalui proyek dan program-program pemerintah. Sehingga jika tidak dijalankan maka berdampak pada tingkat kemiskinan, inflasi dan sebagainya” ujar Huwae, Jumat (15/3/19) di Gedung Parlemen DPRD Maluku.
Diakui Huwae, jika Jabatan Plh ini hanya melaksanakan tugas rutin sehari-hari gubernur saja tetapi tidak membuat keputusan atau mengambil tindakan yang berdampak strategis terhadap pemerintahan, organisasi, atau pun alokasi anggaran. Dalam arti bahwa Plh gubernur tidak bisa untuk mengangkat dalam jabatan melakukan rotasi, atau membuat kebijakan yang berdampak terhadap alokasi anggaran.
“Tentunya dalam beberapa waktu ke depan kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam situasi force majeure tentu akan dirugikan, tetapi dalam tugas lain, Plh gubernur bisa melaksanakannya,” kata Huwae. (MR-01)
Comment