AMBON,MRNews.com.- DPRD Provinsi Maluku akhirnya membentuk panitia khusus (Pansus) yang nantinya bertugas memediasi konflik antara Negeri Pelauw depan dan belakang, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang sudah berkonflik selama 11 tahun lebih.
Akibat konflik tersebut menyebabkan ribuan warga Negeri Pelauw belakang memilih untuk mengungsi. Bahkan beberapa kali menggelar aksi demonstrasi, dan meminta pemerintah memfasilitasi mereka kembali ke negeri asalnya, yakni di Pelauw depan.
“Pansus dibentuk untuk meresponi aspirasi masyarakat Pelauw belakang, yang disampaikan beberapa bulan lalu kepada Komisi I,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra di DPRD, Rabu (9/2).
Ditegaskan pihaknya akan memediasi, bukan untuk mencari-cari masalah. Pemkab Malteng, kata Amir, sudah mengambil langkah-langkah, untuk menyelesaikan masalah dimaksud.
“Mereka ingin kembali ke desa induk, dan mereka juga meminta hak-hak mereka selama 11 tahun di lokasi pengungsian. Langkah yang kita ambil adalah, menyusun jadwal kerja Pansus,” beber dia.
Untuk itu, Pansus Pelauw ini juga akan menggelar pertemuan dengan Pemkab dan DPRD Malteng, dalam rangka meminta informasi untuk dijadikan referensi.
Pihaknya juga akan mengundang para tokoh terkait, untuk meminta masukan termasuk keinginan anggota Pansus untuk mengundang para ahli. (MR-01)
Comment