AMBON,MRNews.com,- Dewan Pers (DP) sebagai lembaga independen yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia prihatin ada statemen Gubernur Maluku, Murad Ismail yang meminta pers di Maluku meniru cara pemberitaan wartawan di Malaysia. Pasalnya, kemerdekaan pers sudah menjamin bahwa semua yang terkait dengan pemberitaan dilindungi oleh Undang-undang dan gaya potret atau angle tiap media melihat semua masalah yang dituangkan dalam pemberitaan lewat dapur redaksi berbeda-beda.
“Soal itu saya tidak dengar langsung apa statemen beliau (Gubernur). Tetapi sekali lagi kemerdekaan pers sudah menjamin bahwa semua yang terkait dengan pemberitaan dilindung Undang-undang. Jadi kalau sampai pada pemahaman seperti itu dan kalau memang betul ada statement seperti itu, ya rasanya kita prihatin. Mudah-mudahan beliau menyampaikan dalam konteks tidak sengaja sehingga itu menjadi cerita tapi mungkin ini perlu pendekatan,” ujar Anggota Komisi Hukum Dewan Pers, M. Agung Darmajaya kepada wartawan di Swissbell-hotel Ambon, Kamis (4/7/19).
Sebagaimana diketahui, Gubernur Maluku, Murad Ismail usai menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (24/6/19), mengeluarkan pernyataan bahwa banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dianiaya di Malaysia. Tapi wartawan di Malaysia tidak memberitakannya. Karena itu, dirinya meminta pers di Maluku meniru wartawan Malaysia.
“Kita harus bisa memposisikan diri seperti wartawan di Malaysia. Tenaga kerja kita di Malaysia dianiaya dengan luar biasa. Tapi tidak pernah wartawan Malaysia menulis yang jelek tentang orang Malaysia. Ini saya minta kepada kalian semua (wartawan) tolong beritakan hal-hal yang baik tentang Maluku. Biar nilai jual kita ke pusat lebih besar,” ujar Murad, yang didampingi Ahmad Taufan, sebagaimana dikutip dari laman gatra.com.
Lebih lanjut Agung berharap, teman-teman media tetap terus bisa berkomunikasi dengan Gubernur khususnya terkait hal-hal tersebut. “Sepanjang setahu saya, beliau selama ini tidak dalam hal seperti itu (mengeluarkan pernyataan kontroversi). Cuma kalau untuk yang ini saya tidak tahu persis statement atau barangkali latar belakangnya, biasanya ada sebab akibat tiba-tiba karena seperti apa,” tukasnya.
Tetapi kalau memang konteksnya bicara asumsi, mungkin karena ada pemberitaan yang dinilai tidak baik, menyudutkan tentang Maluku oleh wartawan sehingga merasa tersudut, kemudian mengeluarkan statement itu, maka harus jelas.
“Sekali lagi karena saya tidak tahu, asal muasal cerita ketika muncul, jadi menurut saya mohon maaf, supaya tidak berburuk sangka, coba barangkali ada satu ruang tersendiri bisa bertemu beliau atau dengan asosiasi, teman-teman media untuk meminta penjelasan terkait dengan itu. Mudah-mudahan, saya berpikir positif. Sepanjang yang saya tahu beliau bukan tipikal orang seperti itu,” papar Agung.
Dirinya lantas berharap pemerintah tidak antikritik. Sebab kenyataannya memang demikian dan malah mereka menganggap media sebagai partner, sebagai bagian dari mereka. Artinya jadi satu-satunya barangkali lembaga juga yang dipercaya adalah media.
“Karena kita khan tidak punya siapa-siapa. Kita tidak dicalonkan oleh siapa, lahir dengan sendirinya. Maka kita mengatur diri sendiri. Kalau kita tidak bisa diatur yah kita agak kerepotan. Sementara kita juga ada pertanggungjawaban besar kepada masyarakat. Baiknya kita mudah-mudahan juga memberi hal positif kepada masyarakat. Tapi saat kita juga memberi kontribusi yang buruk, maka itu menjadi persoalan juga pada masyarakat. Kita ini kalau saya bilang antara baik dan buruk ada di kita,” demikian Agung. (MR-02)
Comment