AMBON,MRNews.com,- Diduga akibat tidak “becusnya” Plt Direktur Utama RSUD dr Haulussy, Nazaruddin dalam mengurus manajemen RS hingga masalah pegawainya, ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) rumah sakit plat merah itu pun datang mengadu ke DPRD Maluku.
Alen, koordinator TKS RSUD Haulussy katakan, pihaknya merasa sangat penting ke Komisi IV DPRD dengan harapan para wakil rakyat membantu dirinya dan kawan-kawan untuk bisa ikut dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kuota tenaga kesehatan.
“Pendaftaran P3K sesuai edaran BKD akan tutup 31 Oktober. Namun kami terkenda beberapa hal di BKD yang membuat nasib kami belum jelas, tidak bisa diproses. Kita tidak jatuhkan pimpinan RSUD tapi ini cara terakhir kami minta bantu” ujarnya di ruang komisi, Selasa (18/10).
Johana Behuku, tenaga forensik yang juga perawat COVID-19 pun akui, telah 9 tahun bekerja namun nasibnya dan rekan lain tidak jelas. Padahal mayoritas TKS sudah mengabdi diatas 5 tahun. Dan semua aspirasi untuk bisa masuk P3K, demi isi perut keluarga serta orang tua.
Merespons keresahan dan aspirasi TKS RS Haulussy itu, anggota komisi IV DPRD Maluku Andi Munaswir tegaskan, Komisi tidak sekedar akan mendengar tapi dipastikan ditindaklanjuti hingga ke pusat karena ini demi kepentingan dan nasib masyarakat khususnya Nakes.
“Kami tidak hanya dengar tapi akan tindaklanjuti. Kami tidak tinggal diam, kami janji, komisi akan konsern, percaya kami. Sebab masalah P3K ini bukan saja Nakes tapi juga guru dan bahkan ada 5 Kab/Kota juga yang belum input data P3K-nya ke KEMENPAN-RB,” tegas politisi Gerindra itu.

Andi pun menduga, pimpinan RSUD Haulussy hanya pikiran isi perut sendiri, tanpa melihat kepentingan pegawai. Inilah yang membuat masalah tersebut dan hal lainnya di RSUD berlarut-larut.
“Direktur ini kan udah sering kita undang tapi tidak datang padahal niat baik kita untuk perbaiki RSUD. Kami pun bisa simpulkan, yang bersangkutan tidak becus jika masalah ini tidak kunjung tuntas. Itulah yang membuat bapak/ibu sampai datang ke kami,” urainya.
Rostina menambahkan, tanpa Nakes tentu pelayanan RS tidak akan berjalan maksimal. Sebab kesehatan menjadi hal prioritas. Oleh karena itu, komisi pastikan tindaklanjuti masalah ini sampai tuntas. Diawali rapat gabungan komisi hadirkan mitra terkait dan pihak RSUD.
“Waktu kita tidak banyak atasi masalah ini. Paling lambat besok atau lusa usai kita koordinasi dengan pimpinan, untuk minta rapat gabungan bersama komisi I dengan Dinkes, RSUD, Dinas Pendidikan dan BKD, bila perlu dengan Sekda. Tanggungjawab kita untuk pastikan status dan masa depan mereka jelas,” kunci Wakil Ketua komisi IV, Rovik Afifuddin. (MR-02)








Comment