AMBON,MRNews.com,- Lembaga Kalesang Lingkungan (LKL) Maluku meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono untuk mengevaluasi kinerja Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Haryono Utomo. Pasalnya Haryono dinilai “gagal” mengeksekusi berbagai program, kegiatan dan kebijakan di bidangnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, dalam kerjasama selama ini dengan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta termasuk LKL Maluku.
Padahal, sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat sangat penting dan utama. Sekretaris LKL Maluku, Yohanes Rawulunubun mengatakan, penegasan itu atas kekecewaan terhadap BWS Maluku. Dimana dalam beberapa tahun ini khususnya LKL dan BWS berkolaborasi dan bermitra berkaitan dengan peringatan hari air dunia (world water day) tanggal 22 Maret 2017 di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta tahun 2018 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Bahwa pasca kegiatan itu, tidak ada hasil signifikan dan ditindaklanjuti guna pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama air bersih. Apalagi pemerintah daerah setempat sudah usulkan proyek penyediaan air bersih.
“Peringatan hari air dunia belum ada tindak lanjut. Padahal sudah jalan, BWS sudah lihat langsung kebutuhan warga dan ada permintaan pemda. Tapi tidak terealisasi hingga kini. Tentu disesalkan. Selain itu, catatan selama 2018, kami juga telah adukan kerusakan lingkungan ke Ditreskrimsus Polda Maluku, soal penambangan emas di Gunung Botak – Kabupaten Buru, penambangan emas di Pulau Romang – Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Batu Cinnabar di Desa Luhu – Kabupaten Seram Bagian Barat, juga laporan dugaan pencemaran lingkungan (tumpahan minyak Avtur) PT Pertamina Wayame Ambon bulan Oktober 2018. Khusus BWS, kami harap jangan hanya membuat kegiatan seremoni belaka tanpa dampak nyata ke masyarakat. Ini refleksi akhir tahun LKL,” bebernya di Sariwangi Cafe, Sabtu (29/12/18) malam.
Koordinator LKL Maluku wilayah SBT, Abdul Samad Rumbalifar menambahkan, BWS Maluku diberi anggaran besar dari pemerintah pusat namun selama ini dalam kemitraan, langkah konkrit yang diusulkan LKL untuk BWS penanganannya tidak maksimal dan transparan soal proyek yang jalan bagaimana pertanggungjawabannya. Apalagi, kabarnya di kota Bula SBT akan ada proyek normalisasi sungai Wailola dengan nilai besar. Karena ini persoalan lingkungan, harapannya sesuai aturan dan tidak boleh by design dan menghormati proses tender. Desakan ke BWS juga dalam penanganan tidak saja fokus pada sungai-sungai besar dan meniadakan kebutuhan air bersih di kampung-kampung.
“Terhadap itu, kami minta kepala BWS Maluku dievaluasi oleh pusat. Dengan catatan apa yang kami sampaikan segera ditindaklanjuti. Jika tidak, kami akan turun jalan pertanyakan realisasi kerja BWS di Maluku. Lalu jangan proyek seenaknya diatur tanpa proses tender, kami minta sesuai aturan. Juga diharapkan Pemkab SBT dalam pengerjaan proyek utamakan dampak lingkungan. Masalah air bersih di kota Bula kami harap juga jadi perhatian Pemkab. Kami selalu concern soal ini, tapi tindaklanjut Pemkab belum. Tidak tahu kendalanya apa. Karena ketika panas sebulan, warga sudah kesusahan air bersih. Demikian pula penanganan sampah di SBT juga tidak maksimal,” papar Rumbalifar.
Sementara wakil ketua LKL Maluku, M. Haris Kelilauw mengaku, LKL Maluku menilai bahwa upaya pembangunan infrastruktur air baku, air bersih dan air limbah yang merupakan salah satu unsur penopang pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di Maluku secara khusus di wilayah Pulau-pulau kecil dan terpencil. Serta persoalan dampak lingkungan sering diabaikan oleh pemerintah daerah, kabupaten/kota maupun pihak swasta. Padahal itu menjadi penting karena terkait masyarakat.
Karena itu, LKL Maluku mengharapkan komitmen dan konsistensi semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta pembangunan Maluku yang lebih sejahtera, termasuk BWS Maluku, Dinas PUPR Maluku dan kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku juga kabupaten/kota serta balai konservasi sumber daya air maupun pihak lainnya.
“Upaya pelestarian lingkungan hidup di Maluku memerlukan dukungan dan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor, pemerintah, pihak swasta, serta organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan masyarakat Maluku. Karenanya, LKL Maluku meminta semua stakeholder pemerintah khususnya BWS Maluku menjelaskan ke publik sejauh mana tindaklanjut atau progress atas kegiatan yang telah dilakukan bersama dengan LKL Maluku,” tegas Kelilauw yang turut diamini ketua LKL Maluku, Constansius Kolatfeka. (MR-02)
Comment