AMBON,MRNews.com,- Murad Ismail pastikan, pasca dilantik nanti sebagai Gubernur Maluku periode 2019-2024 oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret mendatang, dirinya bakal mengganti seluruh pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tanpa kecuali. Alasannya karena dipandang para pimpinan SKPD yang sekarang tidak berkompeten dan tidak memiliki visi untuk memajukan Maluku. Meski disampaikannya dengan kelakar tapi bernada serius.
“Ketika saya dan pa Orno dilantik nanti pada bulan Maret sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, saya pastikan ganti semua pimpinan SKPD. Itu sudah pasti. Karena tidak ada satupun yang ngucapin selamat ulang tahun sama saya. Padahal saya orang yang paling lembut, muka saya boleh kasar tapi saya adalah orang paling lembut. Suka menangis sendiri ketika melihat orang susah. Muka saya boleh kaya Mike Tyson tapi hati saya Rinto Harahap,” tegasnya dengan kelakar disambut aplause hadirin saat rapat koordinasi daerah Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Maruf Provinsi Maluku, Kamis (31/1/19).
Tentu ancaman pergantian seluruh SKPD itu diakui Murad pasti dilakukan nanti namun ada mekanismenya. Bahwa dua diantaranya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan serta kepala dinas pariwisata yang sempat dilontarkan beberapa waktu lalu menjawab pertanyaan wartawan bagian dari respect yang disengajakan. Tapi memang, dibutuhkan kedepan kepala dinas yang berkompeten. Karena itu, nantinya juga akan ada assesment dan persentase terbuka tentang apa programnya seperti apa serta tiap enam bulan evaluasi progress sehingga bisa mendapatkan the right man, on the right job and competen.
“Saya khan suka pancing saja biar kalian (wartawan-red) senang. Tapi saya tidak terpancing lagi. Kemarin masalah kepala dinas Pariwisata dan kepala dinas Pendidikan itu, pancingan dari ini (sambil tunjuk wartawan). Tapi saya bilang memang harus yang berkompeten. Semua kepala dinas harus kompete dan nanti kita lakukan assesment. Semua kepala dinas saya assesment dan menghadap saya satu per satu, saya mau tanya program kerja dia kedepan seperti apa dan setiap enam bulan saya akan tanya perkembangan sampai dimana. Kalau tidak ada progress, saya ganti,” beber mantan Dankor Brimob itu.
Pasalnya, kata Murad, pergantian pimpinan SKPD maksudnya selain mencari yang kompeten tetapi juga harus satu visi dengan Gubernur-Wakil Gubernur agar bisa menjawab permasalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena tugas kepala daerah hanya dua, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, tidak ada tujuan lain. Apalagi jika tendensinya untuk melanggengkan kekuasaan dan pergunakan APBD untuk kepentingan pribadi.
“Kalian jangan harapkan saya akan gunakan APBD untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tidak ada. Saya betul-betul untuk kepentingan masyarakat Maluku,” akunya.
Sementara ditanya mengenai kepastian pemindahan Ibukota Provinsi dari Kota Ambon ke Makariki, Maluku Tengah pasca dilantik sebagai Gubernur, diakui hal itu bukan barang gampang dan butuh waktu lama atau sifatnya jangka panjang karena ada prosesnya.
“Lihat di Ternate ke Sofifi, ibukota provinsi Maluku Utara pasca mekar dari Maluku, saya sudah tanya ke pusat itu tidak gampang. Karena kalau pindah, maka bukan cuma provinsi yang pindah tapi semua elemen pindah, Kapolda, Pangdam dan lainnya. Terus nanti ASN dari sini kerja disana kaya apa. Itu lama baru bisa terjadi, infrastruktur pendukung disiapkan betul dulu, jangka panjang lah. Wacana-wacana boleh tapi bukan hal gampang,” paparnya.
Simpang siur terkait waktu pelantikan Gubernur juga kata Murad sudah final dan telah pasti bulan Maret, setelah bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk konfirmasi dan juga tidak ada carateker. “Ada yang mengatakan nanti bulan Juni, April setelah Pemilu. Tidak, Maret setelah pelantikan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Pelantikan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, kecuali urgent sifatnya. Tidak lagi carateker,” kunci mantan Kapolda Maluku itu. (MR-02)
Comment