AMBON,MRNews.com,- Dibawah pengawalan kepolisian dan TNI AD, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dibawah pimpinan Asisten I Sekkot, Mien Tupamahu melakukan pembongkaran puluhan lapak milik warga di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kamis (27/9/18).
Pembongkaran puluhan lapak milik warga tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Alasan Pemkot Ambon melakukan pembongkaran itu, lantaran lapak dijadikan sebagai tempat usaha, sehingga terkesan terlihat kumuh dann mengganggu keindahan serta ketertiban umum.
“Pemerintah sudah menjalani prosedur sesuai ketentuan, termasuk beberapa kali menyurati warga pemilik lapak untuk membongkar sendiri. Serta beberapa kali rapat di DPRD soal masalah itu, tapi karena mereka belum lakukan, maka untuk penegakkan peraturan daerah (Perda), dimana adanya lapak itu terkesan kumuh dan mengganggu keindahan, ketertiban umum, maka kita bongkar. Guna kemudian nantinya menata kawasan itu menjadi lebih layak dan bagus,” tandas Tupamahu.
Meskipun tidak ada penolakan warga atas aksi pembongkaran, namun warga mempertanyakan kalau selama ini belum ada informasi kapan waktunya dilakukan pembongkaran.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana penggusuran sesuai surat pemberitahuan nomor 300/5638/SETKOT tanggal 14 Agustus 2018. Bahwa akan dilakukan penertiban sejumlah bangunan liar dan terlihat kumuh, yang keberadaannya mengganggu keindahan dan ketertiban umum. Bahkan sesuai sejumlah surat pemberitahuan lainnya, harus segera membongkar sendiri bangunan tersebut hingga 20 Agustus. Karena jika tidak, maka Pemkot lewat Satpol PP akan mengambil tindakan tegas berupa penertiban dan pembongkaran.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Yusuf Wally pada Wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Kamis, (27/9) mengaku, pihaknya sama sekali tidak diberi tahu, aadanya pembongkaran lapak warga. Memang, pertemuan terkahir dengan warga Batu Merah waktu itu, komisi sebenarnya mengingkan supaya jangan dulu dibongkar, sebelum diselesaikan relokasinya mau kemana.
“Aksi pembongkaran terhadap puluhan lapak warga sama sekali tanpa sepengetahuan DPRD. Sebelumnya, kita memang diberi tahu lewat surat Sekot Ambon terhadap rencana pembongkaran lapak-lapak itu, bahkan hasil rapat bersama Satpol PP juga disampaikan pembongkaran jika sudah ada waktunya untuk dilakukan penertiban. Maka dalam waktu dekat kita akan panggil Satpol PP untuk minta penjelasan alasan pembongkaran, lantaran tidak menghargai hasil rekomendasi DPRD atas permintaan penundaan pembongkaran sebelum warga mendapat lokasi baru,” tegas Ketua Fraksi PKS itu. (MR-02)
Comment