AMBON,MRNews.com,- Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terbentuk di sejumlah provinsi mendekati masa kampanye akan dimulai 28 November mendatang, termasuk di Maluku.
Gubenur Maluku Murad Ismail diisukan bakal ditunjuk menjadi ketua TKD Prabowo-Gibran di Maluku. Namun hal itu bakal sulit terwujud, sebab penolakan dari relawan mulai berdatangan terhadap sosok mantan Dankor Brimob Polri itu.
Penolakan arus bawah itu bukan tanpa alasan, sebab Murad dianggap telah banyak menimbulkan polemik ditengah masyarakat Maluku yang berpotensi dapat menurunkan suara Prabowo-Gibran di Maluku saat perhelatan Pemilu tahun depan.
Relawan Pengusaha Muda Nasional Indonesia Maju (Repnas IM) Provinsi Maluku, Jimmy Papilaya katakan, secara hukum Murad Ismail yang adalah Kepala Daerah tidak boleh menjadi Ketua Tim Kampanye pasangan calon Presiden-Wapres sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2023.
Selain itu, resistensi yang terbangun selama kepemimpinan seorang Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku kata Holle telah menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada kepemimpinannya.
“Ketidakpercayaan masyarakat itu akan berdampak jika Murad ditunjuk ketua TKD Maluku. Selain itu, jika dilihat dari hasil survei beberapa lembaganya survei beberapa bulan belakangan ini, pasangan Prabowo-Gibran unggul jika dibandingkan dengan dua pasangan lain,” jelasnya kepada media ini di Ambon, Kamis (23/11).
Apalagi, ketokohan Prabowo Subianto khususnya telah memikat hati masyarakat Maluku yang sedia membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) serta kepedulian pada Kabupaten/Kota lainnya selama ini baik yang terpublikasi maupun tidak.
Artinya menurut Papilaya, tanpa Murad Ismail sebagai ketua TKD sekalipun, dengan kekuatan partai politik dan relawan bekerja maka pasangan Prabowo-Gibran dipastikan akan menang saat Pemilu di Maluku.
“Pak Prabowo dan mas Gibran ini kan sudah dikenal masyarakat Maluku, buktinya dari hasil survei pasangan ini menang, bukan karena Murad Ismail. Justru jika pak Murad ditunjuk sebagai ketua TKD bisa membuat masyarakat berfikir dua kali memilih pak Prabowo,” jelasnya.
Untuk mencegah hal ini, maka menurutnya, sudah sepantasnya TKN tidak boleh menunjuk Murad sebagai Ketua TKD Maluku. Apalagi sebagai Gubernur Maluku, Murad akan turun 31 Desember 2023 dimana konsekuensinya Murad tidak lagi memiliki kekuatan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Maluku.
“Sebagai relawan, kami keberatan dan minta TKN tidak menunjuk pak MI sebagai ketua TKD sebab akan menimbulkan masalah saat Pemilu mendatang. Sebab sepak terjang beliau selama menjabat Gubernur telah timbulkan begitu banyak polemik dan resistensi di masyarakat, tegasnya.
Senada, Relawan Beta Prabowo-BEPRO Maluku, Achmad Djailany Holle juga mengaku keberatan dan menolak jika Tim Kampanye Nasional (TKN) menunjuk Murad Ismail sebagai ketua TKD Maluku.
Penolakan lantaran selama ini Murad telah membangun resistensi bukan saja dengan DPRD yang didalamnya terhadap partai pendukung Prabowo-Gibran, namun
resistensi juga terbangun antara Murad dengan masyarakat seperti kejadian Pulau Buru dimana Murad mengundang para pemuda berkelahi.
“Pak Murad ini sudah banyak menimbulkan resistensi ditengah masyarakat, dengan DPRD saja tidak harmonis apalagi dengan partai pendukung lain diluar PAN,” ujar Holle kepada media ini via seluler, Kamis (23/11).
Sifat Murad yang tidak ramah dengan masyarakat tersebut sambungnya, berpotensi menimbulkan polemik jika TKN tetap memaksakan bekas Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu menjadi ketua TKD.
Menurutnya, penunjukan Murad sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran dapat munculkan antipati dari masyarakat terhadap pasangan Prabowo -Gibran dalam Pemilu nantinya. Rasa kecintaan kepada Prabowo-Gibran yang selama ini telah terbangun baik, jangan dihancurkan dengan penunjukan tersebut.
“Melihat keberadaan pak Murad dengan sejumlah polemik yang terjadi selama ini juga bisa saja membuat perpecahan dengan relawan maupun TKD di Maluku juga,” bebernya.
Dia pun berharap agar TKN dapat mengurungkan niatnya untuk menunjuk Murad Ismail sebagai Ketua TKD Maluku sebab akan menimbulkan persoalan terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran di Maluku.
“Masih banyak tokoh-tokoh dan pimpinan partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang sangat lebih layak menjadi ketua TKD di Maluku, ketimbang harus menunjuk seorang MI dengan rekam jejak kontroversialnya untuk pimpin TKD,” pungkas Holle. (MR-02)
Comment