AMBON,MRNews.com,- Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono dan pimpinan serta anggota Komisi II DPRD mendatangi SD Negeri 79, Air Kuning, Desa Batu Merah, Senin (4/2/19) sore. Ketua Komisi II, Jhony Mainake katakan, mereka ingin mengkonfirmasi perihal aduan para guru SD tersebut ke DPRD tentang kepala sekolah, Zubaidah Holle yang dituding telah melakukan pungutan liar (Pungli) sesuai laporan orang tua soal Rapor, kaos kaki dan rim, otoriter dalam memimpin sehingga membuat guru kurang nyaman dan dugaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai peruntukan.
Namun saat konfirmasi, Holle menolak tudingan lakukan pungli dari orang tua untuk pembelian buku laporan pendidikan (Rapor) K-13, bersikap otoriter dan menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya.
“Tidak ada Pungli. Malah beta sering bantu siswa yang miskin, dan memang tidak anggaran pembelian Rapor, tiga tahun terakhir tidak dapat. Sehingga dalam rapat bersama orang tua, Rapor K13 karena ukuran besar disepakati untuk pembeliannya anak mampu Rp 100 ribu per orang dan tidak mampu gratis. Yang mau beli saja, tidak mau tidak dipaksakan. Cuma itu yang dibebankan ke orang tua,” ujarnya di hadapan para anggota DPRD.
Sedangkan soal rim dan kaos kaki, memang diakui Holle, pihaknya menjual ke siswa seharga masing-masing Rp 20 ribu/buah dengan tulisan SD 79 supaya semua siswa bisa dikenal identitas sehingga masalah siswa tersesat tanpa identitas beberapa waktu lalu dan dibawa warga ke Polres tidak terjadi lagi. Sementara soal cara memimpin, guru-guru mungkin kurang nyaman karena dari dana BOS tidak ada hak guru didapat, hak mereka hanya minum teh, snack dan itu diuangkan setiap triwulan. Mungkin juga karena setiap rapat nada bicara agak keras.
“Beta baru tahu, kalau ada keluhan dan mosi tidak percaya guru ke DPRD. Padahal satu tahun disini, beta ciptakan kenyamanan serta kemajuan dari kepemimpinan lalu. Artinya, beta Kepsek ketiga yang diadu ke DPRD, setelah dua kali dialami Kepsek sebelumnya. Mungkin kebiasaan guru yang merasa senior dan butuh rolling ke sekolah lain agar ada penyegaran. Tidak pernah beta tekan. Semua guru dan staf 34 orang, kalau mau lembek tidak bisa, ini sekolah besar. Apalagi dana BOS didengar terimanya besar sehingga sensitif bahwa sudah dibagi-bagi ke guru, tidak. Tapi digunakan untuk lain-lain di kelas, pengadaan meubeler sekolah, bayar honor guru dan sebagainya,” paparnya.
Menanggapi pernyataan Holle, Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono menegaskan, pembelian Rapor dianggarkan di APBD Kota setiap tahun dan aneh kalau ada lalu dipungut lagi dari orang tua, karena itu tidak benarkan pungutan terjadi lagi untuk pembelian Rapor K-13. Lalu kabar integritas Kepsek yang tidak baik, harus segera dinetralisir dan dikomunikasi dengan baik, tidak boleh ada gap antara guru dan kepsek. otoriter dan menganggap diri super tidak dibenarkan, harus ada sinergitas guru dan Kepsek untuk sekolah maju dan nyaman.
“Paling penting manajemen kepemimpinan harus diselesaikan. Kalau tidak ada masalah, ngapaian kita datang dan bicara disini. Karena ada mosi tidak percaya dari mayoritas guru ke DPRD. Ini bisa jadi bom waktu bagi SD 79 dan meledak kapan pun. Kita minta juga harus transparan soal dana BOS, dijelaskan 13 item penggunaaannya dan dipampang, karena dana dari pusat, harus guru, orang tua, komite tahu. 641 siswa di SD 79 berarti dapat dana BOS Rp 512, 800 juta per tahun. Orang tua pasti ikut saja apa yang Kepsek dan guru bilang demi anak mereka,” tegas politisi partai Gerindra itu.
Sebab itu, nanti kata Latupono, komisi akan atur untuk panggil guru-guru, Kepsek, Dinas dan BKD, mungkin juga Sekkot secara terpisah, dan baru dikonfrontir bersama agar clear masalah ini dan anak-anak bisa belajar serta guru bisa mengajar dengan tenang.
Anggota komisi II, Leonora Far-far menambahkan, aduan guru soal dana BOS karena empat hari pasca diterima langsung selesai, uangnya entah dikemanakan dan masalah lain. Sehingga nanti dalam rapat di DPRD baru akan didebatkan bersama dua pihak. “Setelah dengar dari guru-guru dan Kepsek, sangat jauh berbeda sekali apalagi di cek fakta lapangan. Ini yang nanti kita konfrontir hari Rabu saat rapat bersama,” tukasnya. (MR-02)
Comment