Jakarta,MRNews.com,- Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) melalui kajian ekonomi mencermati terkait stimulus pemerintah sebesar Rp 405,1 Triliun guna penanganan dampak Covid-19 baik secara ekonomi maupun sosial.
Wabendum DPN ISRI Koencoro Adi katakan, stimulus yang digelontarkan berguna untuk mengamankan ekonomi dalam mengahadapi situasi Covid-19.
Pemerintah harus memberi perhatian khusus pada sektor informal yang mencapai 70 persen dari ekonomi Indonesia, dengan memberi stimulus untuk UMKM seperti kebijakan tax, ikut mengerjakan proyek pemerintah guna efektifitas penyerapan anggaran.
“Tiga kebijakan stimulus yang harus dijalankan pemerintah, yakni ada sebuah sistem terintergrasi antara pemerintah dengan segenap pengusaha agar roda ekonomi berputar, adanya kemudahan sektor pajak terutama untuk UMKM, serta restrukturisasi pinjaman untuk pelaku usaha,” jelas Adi dalam rilisnya yang diterima media ini, Jumat (17/4).
Ketua Bidang Ekonomi DPN ISRI Robby Alexander Sirait tambahkan, ditengah ketidakpastian global akibat Covid-19 saat ini, investor akan lebih memilih memindahkan dananya dari pasar keuangan ke instrumen yang lebih stabil atau lebih aman. Ini menjadi problem bagi perekonomian nasional, khususnya memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.
Sisi lain, masifnya pembatasan pergerakan manusia dan tenaga kerja, transportasi dan logistik dihampir semua negara terdampak Covid-19 juga berdampak pada terganggunya supply chain dunia dan terkoreksinya permintaan dunia.
“Hal ini akan mengkoreksi tajam kinerja ekspor, sektor pariwisata, industri pengolahan hingga investasi nasional. Alhasil pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 terancam terkontraksi tajam hingga negatif. Kalaupun masih positif mungkin hanya maksimal mencapai 1-1,5 persen,” ujarnya.
Robby mengkritisi dana pelatihan pada program kartu kerja pemerintah yang masih dialokasikan untuk pelatihan online. “Memang kita butuh pelatihan hard dan soft skill bagi pekerja. Tetapi kondisi saat ini, jutaan pekerja terancam di PHK bahkan sudah ada yang di PHK dan industri pengolahan juga mengalami penurunan produksi yang cukup signfikan, lebih baik pelatihannya ditunda dahulu,” ingatnya.
Lebih baik kata dia, dana tersebut dialokasikan kepada belanja-belanja yang sifatnya social safety net, bisa saja direalokasi ke anggaran program PHK dengan menambah jumlah penerima manfaat dan nilai manfaatnya.
“Ini yang mendesak dilakukan, karena kalaupun dipaksakan pelatihan dan mereka lulus pelatihan, apa mereka akan terserap pasar ditengah kondisi ekonomi dan produksi industri nasional menurun tajam, tidak juga. Pemerintah harus memastikan pekerja-pekerja yang di PHK dapat mempertahankan hidupnya, sekurang-kurangnya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari,” tegasnya.
Namun, jika di realokasi ke social safety net, pemerintah perlu cepat melakukan perbaikan basis data dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Ini diperlukan karena program jaring pengaman sosial yang selama ini dijalankan oleh pemerintah masih dihadapkan pada persoalan serius yakni basis data kita yang masih lemah.
“Pemerintah harus memastikan pasokan pangan dan kebutuhan pokok terjaga. Jika tidak, bisa-bisa dana jaring pengaman sosial jadi tidak punya makna bagi rakyat dan bahkan munculkan ancaman inflasi. Soal alokasi anggaran dan pembiayaan bagi recovery ekonomi dampak Covid-19, harus mengutamakan sektor UMKM karena dampaknya cukup besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” pesannya.
Dewan Pakar DPN ISRI, Dr. Prasetiyono Widjodjo Malangjoedo memberi tiga simpulan penting, yakni penanganan Covid-19 semakin cepat semakin baik. Hal ini membutuhkan political will kuat baik pusat maupun daerah. Kedua, penerapan prinsip gotong royong disemua sektor dan ketiga, perlu memperhatikan efektifitas anggaran terutama menyisir kembali realokasi anggaran yang tak diperlukan. (MR-02)
Comment