AMBON,MRNews.com,- Daerah di Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Perbatasan di Provinsi Maluku diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku, Samuel Huwae saat membuka forum OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Maluku di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur, Kamis (31/3).
Menurutnya, percepatan pembangunan daerah 3T merupakan komitmen pemerintah pusat saat ini, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
“Komitmen tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintah saat ini yang memprioritaskan pembangunan di daerah 3T,” jelas mantan Dankor Brimob Polri ini.
Daerah 3T, lanjutnya, adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga.
“Daerah 3T merupakan daerah yang ditetapkan atas 6 indikator ketertinggalan yakni, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas, serta karakteristik daerah,” tukas Murad.
Terkait hal tersebut, jelas Gubernur, maka sasaran pembangunan daerah 3T dititikberatkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sehingga diharapkan nantinya daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Maluku sendiri berdasarkan Perpres nomor 33/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara menetapkan kawasan perbatasan di Maluku, meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya,” jelasnya.
Dikatakan, sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 menetapkan satu (1) kabupaten sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 28 kecamatan sebagai lokasi prioritas (LOKPRI) dan 9 pulau sebagai pulau kecil terluar (PPKT) yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024.
Untuk itu, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur berpesan untuk menjadi perhatian. Pertama; memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau.
Maka upaya percepatan pembangunan daerah 3T tersebut, tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia.
“Peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi harus terus didorong guna mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” ingatnya.
Kedua, percepatan pembangunan daerah 3T tidak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat saja, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, serta melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam membangun daerah tertinggal yang afirmatif dan akseleratif.
Ketiga, seluruh Badan Pengelola Perbatasan, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar selaraskan program dan kegiatan BPPD Maluku dengan program kegiatan antar perangkat daerah guna optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
Hadir dalam forum tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP, Hendry Erafat, Kepala BPPD Maluku Popy Bachmid serta Kepala BPPD Kepulauan Aru, Malra, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. (MR-02)
Comment