AMBON,MRNews.Id.- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny meminta Balai Wilayah Sungai bahkan Dinas Pekerjaan Umum dapat mengirimkan timnya ke Kota Tepa kecamatan Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengetahui penyebab banjir yang menerjang pemukiman warga beberapa hari terakhir.
Dikatakan Laipeny sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar(KKT), Kota Tepa belum pernah mengalami banjir besar yang mengakibatkan warga setempat mengalami musibah dan kerugian materi.
Karena itu, Banjir Di bulan Maret 2025 menjadi catatan sejarah di Kota Tepa sebab belum pernah banjir separah ini dan mengenangi pemukiman warga.
” Banjir yang terjadi di Kota Tepa, menjadi tanda tanya sebab selama ini walau musim penghujan Tepa tidak pernah banjir. Apalagi sesuai informasi banjir meluap cukup besar sehingga ada rumah warga yang tergenang air,” ujar Laipeny, Rabu (26/3).
Karena itu sebagai putera Tepa, Laipeny meminta BWS maupun Dinas Pekerjaan Umum untuk dapat mengirimkan timnya ke Kota Tepa agar melihat dari dekat apa penyebab banjir. Sebab tidak mungkin banjir masuk pemukiman warga tanpa ada sebab, ini sangat mustahil.
Sementara itu dari postingan warga setempat di media sosial nampak air meluap dan masuk pemukiman warga . Bahkan genangan air terlihat cukup tinggi sebetis orang dewasa.
Karena itu dirinya meminta pejabat setempat untuk dapat melakukan peninjauan langsung dan memberikan data yang akurat bagi Tim BWS atau tim gabungan dari provinsi jika sudah ada di Kota Tepa.
” Sebagai wakil rakyat maka saya mengharapkan pejabat setempat maupun masyarakat dapat memberikan data yang benar jika diminta oleh pihak dari provinsi yang melakukan kunjungan ditempat” tegasnya.
Dari informasi yang tak resmi diketahui jika penyebab banjir akibat dugaan adanya tindakan pembukaan lahan oleh oknum pengusaha yang tidak memperhatikan dampak lingkungan . Akibatnya jika musim hujan Kota Tepa menjadi pelanggan tetap banjir.
Ketika dikonfirmasi dengan Laipeny sebagai wakil rakyat dirinya enggan memberikan keterangan lebih jauh sebab menurutnya informasi tersebut belum diketahui secara resmi. Namun jika memang benar maka harus ada tindakan dari pemerintah setempat terutama terkait Amdal. Sebab ini menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup Kabupaten MBD terkait perizinan. Bahkan dirinya juga meminta perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terhadap masalah ini. Prinsipnya harus ada data resmi penyebab banjir di Kota Tepa.
” Kalau terkait dugaan informasi tersebut saya belum mengetahui secara pasti. Namun jika benar maka tentu harus ada ijin Amdal apakah sudah dikantongi ataukah belum . Sebab harus ada kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar . Ini tentunya menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup Kabupaten MBD terkait perizinan . Bahkan saya minta agar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku turun ke lokasi . Ini terakit hidup warga jadi mesti ada keterangan terkait penyebab banjir Tepa” tutup Laipeny. (MR-01)
Comment