AMBON,MRNews.com,- Sesuai hasil evaluasi komisi III DPRD dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Ambon, ditemukan biaya sewa dari rumah susun (Rusun) yang dibangun Kementerian PUPR belum tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Ambon.
Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wally kepada Mimbar Rakyat katakan, hal ini dikarenakan belum adanya penyerahan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada PRKP kota Ambon.
“Kami sudah minta dalam rapat evaluasi itu bahwa persoalan ini harus jadi perhatian dinas PRKP kedepan di tahun 2022. Sehingga biaya sewa Rusun juga jadi penyumbang PAD,” tandas Wally via seluler, Senin (31/1).
Memang diakuinya, untuk kategori Rusun di Kota Ambon belum banyak menjadi alternatif yang ditempuh Pemerintah Kota khususnya kecuali dalam kondisi yang urgen.
Baru ditemukan hanyalah Rusun di desa Nania Kecamatan Baguala yang pasca diresmikan Kementerian PUPR beberapa tahun lalu, menjadi primadona baru tempat tinggal untuk masyarakat kota Ambon, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Rusun itu tidak mampu menampung peminat yang akan masuk, selalu full. Saat ini jumlahnya ada 54 bilik, memiliki harga variasi, ada Rp 300.000, Rp 250.000 dan Rp 200.000,” beber legislator dua periode itu.
Sambung Wally, jika dihitung rata-rata 250.000 berarti hampir 13.500.000 per bulan, dan 162 juta per tahun. Sayang,
pendapatan dari Rusun selama ini beroperasi belum dimasukan sebagai pendapatan daerah, hanya dianggarkan untuk operasional.
Tapi menurutnya, tidak selamanya ini menjadi dana operasional. Maka harus ditempuh alternatif solusi sehingga bisa jadi pendapatan daerah yang menguntungkan bagi ekonomi kota.
“Kami sudah usulkan agar dicari lahan baru milik Pemkot untuk dibangun Rusun baru. Dari Dinas PRKP katanya sedang dikomunikasikan dengan kementerian PUPR untuk pembangunan Rusun bagi pedagang di wilayah Ongkoliong,” pungkasnya. (MR-02)
Comment