AMBON,MRNews.com – Pasca diusir tanpa etika dari ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon (ASKA), Paulus Nikijuluw menuding rapat yang digelar itu telah disetting.
Pasalnya, agenda rapat yang diinisiasi DPRD Maluku yang membahas terkait lapak pedagang kaki lima (PKL) di pasar mardika ini dianggap sangat penting, dan harus hadirkan semua stakeholder yang berkepentingan agar mendapat solusi yang baik.
Namun sangat disayangkan, surat undangan yang dilayangkan komisi III dinilai tebang pilih alias hanya mengakomodir yang pro pembangunan lapak PKL di dalam terminal Mardika, sementara yang kontra malah diusir dengan dalil tidak mengantongi undangan.
“Rapat yang dilakukan hari ini sudah disetting, sekitar jam 12:00 WIT kita mendapat informasi bahwa nantinya ada rapat antara komisi III, APMA, paguyuban dan beberapa OPD terkait,” kata Paulus Nikijuluw Ketua ASKA, Selasa (14/3).
Sehingga, lanjut Nikijuluw, pihaknya memilih hadir lebih awal untuk mengkonfirmasi ke staf komisi III, agar bisa tidaknya melihat daftar undangan rapat hari ini yang dikeluarkan Komisi. Namun keinginan itu ditolak.
“Dengan alasan dari pimpinan yang menyuruh, ketika bertanya pada yang lain ditegur juga oleh yang lain katanya pimpinan larang kasih, sebenarnya ada apa ini??,” kesalnya.
Menurutnya, undangan yang hadir pada rapat ini merupakan mereka yang pro terhadap pembangunan lapak PKL di dalam terminal Mardika Ambon.
Sebut saja selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tetapi juga PT Bumi Perkasa Timur (BPT) dan Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) dengan pimpinannya Alham Valeo.
“Kami yang notabene punya persolan dan punya hak dalam terminal itu sendiri malah tidak diundang, kami sangat kecewa terhadap DPRD Maluku yang katanya wakil Rakyat tapi tidak mampu akomodir aspirasi,” tukasnya lagi.
Terkait insiden kericuhan pengusiran dari ruang rapat oleh Ketua Komisi III DPRD Maluku, Nikijuluw menilai hal itu sangat tidak beretika.
“Tidak punya etika, jangan langsung main usir saja, yang bersangkutan sangat tidak pantas menjadi jadi wakil rakyat, tidak pantas menjadi pemimpin jika tempramen begitu,” Ketusnya.
Padahal pihaknya tambah Nikijuluw, hanya inginkan bahwa pasar Mardika harus dikelola dengan tepat sesuai Peraturan Menteri Perhubungan itu saja, dikembalikan sebagaimana mestinya.
“Kami tahu ini rumah kami, harusnya dibicarakan baik-baik. Karena kalian di DPRD ini wakil kami, rakyat. Jangan main usir se-enaknya dong. Kami pun ambil kesimpulan, ada apa dengan DPRD, apalagi rapatnya tertutup?,” cetusnya.
Pantauan media ini, dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD itu, ketua APMA Alham Valeo, sang “penguasa” pasar, nampak sangat dihargai di kalangan anggota legislatif.
Tentu ini menimbulkan pertanyaan publik siapa dalang yang “beking” asosiasi yang sangat berkuasa tersebut, sehingga para wakil rakyat yang seharusnya tampil di depan rakyat kecil seperti pedagang dan para supir Angkot, harus “luluh” terhadapnya?.
Diketahui, rapat yang berlangsung sejak pukul 14.10 WIT itu harus diskors pada jam 18:20 WIT karena sholat Magrib.
Penelusuran media ini, setelah sholat Ashar, rapat kemudian berlanjut tanpa adanya pengambilan keputusan sebab kembali diskors untuk waktu seminggu kedepan.
Diberitakan sebelumnya, rapat komisi III DPRD Maluku bersama sejumlah mitra tersebut guna membahas polemik Mardika yang tengah bergulir panas dilakukan “TERTUTUP”.
Rapat sedianya terjadwal berlangsung pada pukul 10:00 WIT namun molor hingga jam 14:10 WIT. Tertutupnya rapat itu pun tanpa ada kejelasan.
Tampak puluhan pedagang pasar Mardika yang diperkenankan masuk hanya yang diundang secara resmi saja, hal itu diakui guna mengantisipasi ricuh dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna itu.
Namun kemudian menimbulkan protes dari pedagang lain yang tak terima dengan kebijakan tersebut, karena menilai undangan yang dilayangkan harus bersifat kelembagaan bukan per-orangan. (MR-03/02)
Comment