AMBON,MRNews.com – Jika arus perputaran uang di masyarakat berjalan dengan baik, tentunya akan berimbas pada peningkatan ekonomi daerah.
Namun jika program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN di suatu wilayah sepi, pasti akan berkorelasi pada angka pengangguran yang bertambah serta lonjakan angka kemiskinan yang signifikan jika ditilik dari berbagai indikator.
Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin ketika disinggung tentang indikator angka kemiskinan yang melonjak per medio September 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Salah satu indikatornya memang Program APBD Pemda lesu alias tidak berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan amburadul dan tidak terstruktur,” akui Afifudin, Kamis (26/01/2023).
Menurut politisi PPP ini, ketika program APBD dan APBN mulai digulirkan maka semestinya aktivitas ekonomi akan berjalan, lapangan kerja terbuka serta menumbuhkan sumber ekonomi baru.
Karena notabene ada arus perputaran uang dalam masyarakat, ada aliran dana segar yang dikucurkan, investasi di daerah melonjak dan digunakan untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada pemerintah provinsi Maluku segera merealisasikan APBD 2023 yang sudah ditetapkan, jika tidak direalisasikan pada Febuari atau Maret dikhawatirkan angka kemiskinan akan naik,” pintanya.
Badan anggaran (Banggar) DPRD juga harus bisa melakukan perannya yakni berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku agar secepatnya bisa terealisasi.
Calon kuat Wakil Walikota Ambon ini menekankan, pimpinan DPRD juga harus melihat ini sebagai suatu permasalahan serius.
“Kita jangan hanya membicarakan hal-hal statis, yang strategis pun harus dibicarakan, mengingat variabel angka kemiskinan ini beragam, harus segera di identifikasi mengantisipasi lonjakan berikutnya yang mungkin saja lebih parah,” demikian Afifudin. (MR-03)
Comment