AMBON,MRNews.Id.- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Al Hidayat Wajo, mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang bagi proses hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan di Maluku.
Menurutnya, penting pengolahan hasil pertanian di dalam daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi petani. Sebab yang menjadi masalah adalah pemasaran hasil pertanian, khususnya kelapa.
Jika di Provinsi Maluku Utara telah memiliki pabrik pengolahan santan, sehingga hasil kelapa tidak perlu lagi dikirim keluar dalam bentuk mentah.
“Kalau Maluku memiliki satu saja pabrik pengolahan kelapa, maka kita tidak perlu lagi mendatangkan produk turunan dari luar. Hasil produksi bisa diolah dan dipasarkan di dalam Maluku saja,” ujarnya.
Namun, menurut Hidayat, salah satu kendala besar adalah ketiadaan data yang akurat terkait stok bahan baku.
Ia mengungkapkan bahwa saat rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, DPRD tidak memperoleh data yang pasti mengenai jumlah produksi maupun kebutuhan daerah.
“Kita tidak tahu berapa stok bahan baku yang kita miliki. Saat kita minta data dari dinas, tidak ada yang bisa memberikan angka pasti. Semua masih bersifat asumsi, bukan data riil,” tegasnya.
Saat ini, penjualan hasil pertanian seperti kelapa, cokelat, dan kelapa sawit di Maluku masih terbatas di pasar lokal dan domestik.
Al Hidayat menegaskan perlunya langkah nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi agar hasil pertanian Maluku memiliki daya saing dan manfaat ekonomi yang lebih besar.
” Kita berharap dapat menjadi perhatian pemerintah daerah” tutupnya. (**)
Comment