AMBON,MRNews.com,- Komisi III DPRD Maluku telah menindaklanjuti keinginan Penjabat Walikota Ambon untuk melakukan rapat membahas polemik pembangunan lapak di dalam terminal Mardika dan beragam masalah disana, Selasa (14/3).
Rapat dipimpin Koordinator Komisi III yang juga Ketua DPRD, Benhur George Watubun, dihadiri pimpinan bersama anggota Komisi III di ruang paripurna DPRD Maluku, namun secara tertutup.
Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena dan jajaran, Kadis Perindag dan Karo Hukum Pemprov Maluku, perwakilan PT Bumi Perkasa Timur (BPT) dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) Alham Valeo, Ketua Paguyuban Pedagang Terminal.
Sementara Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon (ASKA) Paulus Nikijuluw dan pengurusnya yang merasa berkepentingan dan jadi bagian terkait polemik lapak terminal Mardika tidak diundang. Mereka paksa masuk dan akhirnya dikeluarkan pimpinan Komisi hingga timbul kericuhan.
Rapat yang berlangsung hingga Malam hari itu, diskors seminggu kedepan untuk masuk dalam rapat lintas Komisi serta hadirkan sejumlah pihak lainnya, sebelum ada dalam simpulan dan keputusan.
Namun, belum jua seminggu rapat berlanjut, pantauan media ini di Baileo Rakyat DPRD Maluku, Rabu (15/3), Ketua APMA Alham Valeo sudah datangi gedung “terhormat” itu.
Belum tahu pasti apa maksud kedatangan “penguasa” pedagang Mardika itu. Namun kedatangannya terasa “istimewa” karena langsung dikawal petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Maluku ke lantai II ruangan Ketua DPRD, Benhur George Watubun.
Entah apa yang jadi topik pembicaraan antara politisi yang juga Sekretaris PDI Perjuangan Maluku itu dengan Alham selama kurang lebih 30 menit.
Alham yang coba dikonfirmasi via telepon, Rabu (15/3) malam terkait apa maksud kunjungan setengah jam ke orang nomor satu di DPRD Maluku disaat rapat sementara diskors, tidak menjawab walau berdering tanda WhatsApp sedang aktif.
Pesan singkat yang dikirim media ini ke pedagang bawang itu via WhatsApp pun tidak dibalas, hanya centang dua hitam.
Sementara, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun yang dikirim pesan singkat serupa terkait kunjungan Ketua APMA itu dalam rangka apa mengaku, tidak banyak yang dicakapkan. Hanya arahkan Valeo ke Ketua Komisi III DPRD Maluku.
“Saya arahkan dia ke Ketua Komisi III,” singkat legislator Dapil Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kepulauan Aru itu via WhatsApp, Rabu malam.
“Memangnya orang datang lalu suruh begitu saja. Kamu juga datang bertamu, saya terima tapi saya tetap hargai kamu to. Masakan kamu duduk langsung saya suruh kamu keluar?. Itu orang tidak tau etiket namanya,” sambung BGW menjawab pertemuan 30 menitnya dengan Ketua APMA.
Merespons situasi yang terjadi di DPRD Maluku, APMA, BPT, Pemprov dan Pemkot soal polemik pembangunan lapak di dalam terminal Mardika,
Kabid Advokasi Mollucas Corupption Watch (MCW), Ilham Ohoirenan meminta DPRD tetap konsisten sebagai “wakil rakyat” bukan wakil pemerintah atau pengembang.
“Sebagai bagian dari civil society, kami harapkan DPRD tidak masuk angin atau terbuai dengan apa yang jadi keinginan BPT atau APMA untuk pembangunan lapak dan sebagainya di Mardika. Sebab pedagang, supir Angkot harus dilihat jadi sentral publik yang penting,” tandas Ohoirenan via telepon WhatsApp, Rabu (15/3) malam.
Menurutnya, rapat kemarin di DPRD Maluku yang dilakukan secara tertutup tanpa alasan jelas, tentu menimbulkan pertanyaan publik. Sebab polemik pembangunan lapak di dalam terminal yang kini dihentikan sementara sudah jadi konsumsi khalayak umum dan diberitakan secara masif oleh media.
Bahkan tak hanya itu, telah merambah hingga proses jual beli lapak di Mardika dengan pedagang telah menyetor jutaan rupiah ke Ketua APMA Alham Valeo, namun lapak tak kunjung didapat atau dijual lagi ke pedagang lainnya dengan harga beragam.
“Rapat tertutup itu kan jelas munculkan pertanyaan publik yang beragam, ada apa?. Tapi kami pun masih gantung harapan ke para wakil rakyat agar para pedagang nasibnya diperhatikan, jangan jadi korban terus oleh APMA,” pintanya. (MR-02)
Comment