AMBON,MRNews.com.- Belum dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi 400–500 orang guru SMA dan SMK di Provinsi Maluku selama tiga bulan membuat anggota DPRD Maluku, Rovik Afifudin angkat bicara.
Pasalnya keterlambatan TPP Guru
di Provinsi Maluku hanya karena alasan administratif.
“Ini kan TPP Guru selama 3 bulan belum terbayarkan. Terhitung dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Kita mau tahu kemana uangnya disimpan ” ujar Afifudin di Ambon, Senin (13/2).
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku maka Afifudin mempertanyakan jika uangnya disimpan di SILPA (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) maka akan membuat beban.
Ditambahkan jika ada beberapa program yang kelihatan di tahun 2023 pada awal bulan januari ada pekerjaan fisik infrastruktur.
“Kami juga bingung, pekerjaan ini kapan ditenderkan dan ditetapkan. Sebab di tahun 2023 ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum ada tapi program fisiknya sudah kelihatan,” tanya politisi PPP itu.
“Atau mungkin saja ini peninggalan tahun 2022 sehingga anggarannya mungkin di tarik, disimpan dan di Save di SILPA agar digunakan di tahun 2023,” tutup Afifudin. (MR-01)
Comment