AMBON,MRNews.com,- Ada sembilan (9) poin strategis yang menjadi hasil focus group discussion (FGD) DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku bertema “Membedah Problematika Pembangunan Daerah Maluku Multi Perspektif” [Integrasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Maluku Dalam RPJMD Tahun 2019-2024] dengan dua topik yakni “Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi dan “Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pembangunan Pendidikan)” di Pacific Hotel, Sabtu (27/7/19).
Dalam siaran pers DPD GAMKI Maluku yang diterima media ini, Minggu (28/7) menyebutkan, secara makro, untuk dimensi pembangunan kewilayahan berbasis potensi poin strategis yakni pertama; mendorong desentralisasi asimetris melalui produk hukum dan politik, agar provinsi Maluku mendapat perlakuan khusus dengan kewenangan untuk mengelola ruang laut secara mandiri guna memantapkan posisi bersaing Indonesia dalam pergaulan internasional sebagai negara yang punya potensi kemaritiman yang besar.
Kedua; strategi kebijakan pembangunan Maluku harus memperhitungkan realitas kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga; strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah secara baik, dengan memperhatikan potensi wilayah yang dikelola terintegratif dalam kerangka geo ekonomi wilayah yang solid dan kuat.
Keempat; memastikan adanya akses yang baik bagi masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, pasar dan lapangan kerja. Kelima; mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah-wilayah bertumbuh, kenam; memastikan keterkaitan antar wilayah secara sistematis agar menjamin kepentingan mobilisasi manusia, barang dan jasa antar wilayah, yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi domestik.
Sementara dimensi pembangunan sumber daya manusia (pendidikan) yakni ketujuh; mendorong kebijakan pembangunan pendidikan di Maluku yang berorientasi kepada peningkatan mutu secara substantif, delapan; mendorong mekanisme kordinasi yang baik secara sistemik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan daerah dalam rangka merumuskan program yang berfokus kepada peningkatan mutu, sembilan; mendorong pendidikan-pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan sebanyak-banyaknya SDM yang punya keahlian tertentu.
“GAMKI Maluku akan mengkonsepsikan secara menyeluruh hasil FGD, dengan membuat matrik identifikasi isu strategis dan pikiran rekomendasi untuk dibawa/diperjuangkan ke Kongres XI GAMKI di Jakarta 1-4 Agustus 2019 dan disampaikan ke Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota se-Maluku beserta unsur penyelenggara pemerintah daerah, dengan harapan akan menjadi salah satu referensi dalam proses perumusan strategi dan kebijakan pembangunan provinsi seribu pulau ini,” tandas Ketua DPD GAMKI Maluku, Johan Rahantoknam dan Sekretaris Jimmy Pieter Papilaya dalam siaran pers tersebut.
Pasalnya, GAMKI sebagai bagian dari interest group pada satu sisi dan pressure group pada sisi lainnya, tetap berkepentingan untuk mengawal proses-proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, termasuk di Maluku agar tetap berada on the right track demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.
Diketahui, pada FGD tersebut dengan topik, “Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi” menghadirkan narasumber, Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy dan Direktur Pasca Sarjana Unpatti yang juga mantan Wakil Menteri Perindustrian, Prof. Dr. Alex Retraubun. Sedangkan topik, “Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pembangunan Pendidikan) hadirkan Prof. Dr. Gerson Ratumanan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Drs. Bitsael Temmar. (MR-02)
Comment