AMBON,MRNews.com,- Sebanyak 40 peserta akan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII tahun 2023 selama 91 hari atau tiga bulan.
Mereka mewakili Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 10 orang, Buru Selatan 19 orang, Kota Ternate 10 orang, Kejati Maluku 2 orang, Kantor Perwakilan BKKBN Maluku 1 orang, serta Balai Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri 1 orang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie membuka pelatihan tersebut yang ditandai dengan pemukulan tifa di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku, Selasa (13/6).
Sekda katakan, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja, yaitu dengan mengembangkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebagai pejabat struktural, sdr/i harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan standar kinerja aparatur untuk mencapai standar yang tinggi dalam pelayanan publik.” ujarnya.
Dikatakan, pelatihan kepemimpinan administrator ini untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki standar kompetensi manajerial, dalam meraih prestasi, baik dari sikap maupun perilaku yang meliputi moral, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas-tugas organisasi.
Pemimpin juga harus memiliki komitmen, untuk bersedia mendengarkan masukan, kritikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.
“Sebagai seorang pemimpin hendaknya juga memiliki hati nurani, serta berbudaya kerja tinggi sebagai upaya menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).” tambahnya.
Sadali juga meminta seluruh peserta agar mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, guna mematangkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
“Saudara-saudara juga saya harapkan mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, sehingga berkontribusi menyukseskan pemerintahan dalam mendukung program pembangunan di Maluku,” pesannya.
Hadir pada kesempatan itu Kepala BPSDM Maluku Hadi Sulaiman, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Kepala Balai Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kepala BKPSDM Kota Ternate, Kepala BKPSDM Maluku Tengah, Buru Selatan dan para Widyaiswara lingkup BPSDM Maluku. (**)
Comment