AMBON,MRNews.COM.- PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Indonesia, pertama kalinya melaksanakan sosialisasi
alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah. yang dilaksanakan di The City Hotel-Ambon (26/04)
Turut dihadiri oleh Dirjan Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Pembiayaan, Kementerian Keuangan RI,dan juga Sekda Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah.
Director dan CFO PT.SMI, Agresius R. Kadiaman kepada wartawan menjelaskan, pinjaman yang diberikan kepada daerah, bisa juga dalam nominal yang banyak, tergantung permintaan dari daerah dimaksud bahkan sampai ratusan miliar.
“Kebutuhan untuk infrastruktur memang membutuhkan dana yang besar, dan pinjaman adalah salah satu cara agar dapat melakukan pembangunan di daerah, SMI akan tetap siap, manakala ada permintaan dari daerah,” ucap Kadiaman.
Menurut Kadiaman, pinjaman membutuhkan proses pengembalian yang prosesnya adalah,dilakukan penganggaran selama setiap tahun dan angsurannya dibayarkan per tahun, sampai selesai masa pinjamannya. dengan bunga yang ditetapkan adalah 7 persen.
“Dari waktu ke waktu, kita hubungkan dengan surat berharga dari pemerintah pusat melalui Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman itu akan tetap berlaku hingga selesainya masa pinjaman,jika itu lima tahun, tentu akan berlaku hingga tahun yang ditetapkan,” ucap Kadiaman.
Tambahnya pula, persyaratan pinjaman adalah pemerintah daerah yang akan mengusulkan pinjaman, haruslah merupakan daerah yang memiliki lapkran keuangan Wajar Dengan Pengecualian, Visibility study atau kelayakan dari proyek yang nantinya akan dikerjakan, pemerintah daerah mesti berkoordinasi dengan DPRD agar dapat dianggarkan dalam APBD. Sementara itu, Kepala DPKAD Maluku, Lutfi Rumbia menjelaskan, jika memungkinkan untuk melakukan pinjaman, pihaknya akan meminjam dari SMI, dengan meminta persesutujuan DPRD.
“Memang jika ingin membangun pasar, pasti membutuhkan anggaran yang sangat besar, contoh seratus miliar, nah saat ini kita akan bicara dengan Plt.Gubernur dan DPRD, untuk dapatkan persetujuan, dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau disetujui kita pinjam,” katanya.
Rumbia mengaku, masih terdapat banyak infrastruktur di daerah yang belum dibangun, dan pemprov Maluku berencara untuk mengajukan pinjaman ke PT. SMI, tetapi masih dalam koordinasi bersama Plt. Gubernur Maluku dan DPRD Maluku.
“Ada infrastruktur di daerah yang belum dipenuhi seperti membangun pasar, dan pemprov Maluku tidak dapat membangunnya hanya dengan APBD, jalan keluarnya adalah kita akan pinjam dari SMI, tetapi harus koordinasikan bersama DPRD,” kata Rumbia.
Sekda Halmahera Selatan, Helmi Surya Botitihe juga mengaku, Kabupaten Halmahera Selatan sudah dua kali meminjam dari SMI sebanyak Rp. 77 Miliar, yang diperuntuhkan untuk membangun infrastruktur jalan menghubungkan daerah penghasil perkebunan yang awalnya sulit diakses. setelah adanya pinjaman dari SMI, seluruh akses yang menghubungkan darat dan laut dapat diakses dengan lancar.
“Dana pinjaman ini, sudah cukup membantu masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan dan pembangunan jalan itu hanya satu tahun, kalau seandainya kita pakai APBD 77 Miliar, pasti tidak akan sanggup, karena harus dibangun yang lain juga,” ungkap Bupati Halmahera Selatan.(MR-06)
Comment