AMBON,MRNews.com,- Saat melantik Raja Negeri Laha Rifaldi Azhar Mewar, Walikota Ambon Richard Louhenapessy tegaskan pemerintah kota (Pemkot) tak mengintervensi apapun juga dalam menentukan raja dari negeri-negeri adat di kota Ambon termasuk Laha. Sebab, semua telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) kota Ambon nomor 9 dan 10 tahun 2018 tentang keberadaan sebuah negeri adat; mekanisme pemilihan, tata cara pemilihan serta telah berjalan dari masyarakat sendiri melalui saniri negeri, dimana Pemkot hanya mensahkan.
Diketahui, Rifaldi Azhar Mewar resmi menjadi Raja Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon defenitif periode 2019-2026 mendatang usai dilantik Walikota di lantai II Balaikota Ambon, Senin (23/9/19) yang turut dihadiri Forkopimda kota Ambon, pimpinan OPD, saniri negeri Laha dan stakeholder lainnya.
“Kalau segala sesuatu sudah diatur jelas dan ini negeri adat. Karena itu Pemkot Ambon sama sekali tidak mau mengintervensi apapun juga untuk menentukan siapa raja dari negeri-negeri adat yang ada. Sama sekali kita tidak mau mengintervensi. Pemkot sangat takut, kalau kita mengambil langkah salah akan menjadi pewarisan nilai yang salah bagi kelanjutan tata kelola pemerintahan di kota ini,” tegas Walikota.
Sehingga menurutnya, Pemkot menyerahkan sepenuhnya kepada 22 negeri adat di kota Ambon termasuk Laha untuk memilih siapa yang berhak memimpin negeri itu secara kultural adat dengan berpedoman kepada realita budaya masyarakat. Dimana usai saniri bekerja lewat pertemuan rutin di tingkat negeri dan penyusunan peraturan negeri (Perneg) yang telah disepakati secara formal mengisyaratkan mata rumah parentah di negeri Laha yaitu Mewar. Atas kesepakatan mata rumah parentah, Rifaldi Azhar secara aklamasi ditetapkan saniri.
“Pemkot hanya mengukuhkan, melegitimasi. Sama sekali tidak ada intervensi apapun juga dari segi kepentingan pemerintahan. Ini diangkat dan dipilih rakyat sendiri, dan disahkan pemerintah. Istilahnya pemerintah negeri Laha ini rumah bersama, siapa yang tinggal di kamar depan, kamar belakang, ruang tamu, dapur, halaman belakang itu masing-masing internal mengatur, Pemkot tidak punya hak,” beber Louhenapessy lagi.
Laha bagi Pemkot akui Louhenapessy sangat penting dalam aspek sebagai pintu masuk untuk Maluku dan kota Ambon lewat jalur udara. Sehingga Raja di Negeri Laha menempati posisi yang penting dan strategis untuk kepentingan pencitraan Maluku secara makro dan Ambon khusus. Maka apresiasi kepada masyarakat negeri Laha yang telah memilih dan menetapkan Rifaldi Azhar Mewar sebagai raja. Bahwa ada sedikit kericuhan di masyarakat yang menentang Mewar itu biasa. Sebab bagian dari proses demokrasi yang ada pro kontra.
“Semangat demokratisasi itu yang harus dijaga jangan sampai memicu konflik. Asal saja, kalau sudah ada penetapan dan pelantikan, jika ada lagi tindakan akan berurusan dengan aparat hukum. Saya sudah tampung mereka yang tolak punya aspirasi setelah dikaji, ok. Sekarang tugas saya mensahkan sesuai usulan masyarakat. Sama sekali tidak ada kepentingan apapun antara Pemkot dengan raja-raja. Kalau saya lihat ada indikasi kepentingan, saya tolak dan diulangi, diproses lagi. Saya tidak mau bikin salah,” kuncinya. (MR-02)
Comment