AMBON,MRNews.com,- Provinsi Maluku hingga tahun 2019, masih tercatat sebagai provinsi dengan posisi keempat termiskin di Indonesia, setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah nahkoda baru lima tahun kedepan, Murad Ismail dan Barnabas Orno berkomitmen mengeluarkan Maluku dari image tersebut.
Namun, tekad dan keinginan menurunkan angka kemiskinan serta membuat Maluku maju, diharapkan pemerintah pusat harus merubah regulasi dan memberi kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam sendiri serta memudahkan proses perizinan dan berinvestasi di daerah. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno saat membuka rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Maluku dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1440/H tahun 2019 di lantai VII kantor Gubernur Maluku, Selasa (30/4/19).
“Akses dan rentan kendali yang sulit, apalagi dengan harga tiket pesawat mahal, yang membuat Maluku masih tertinggal dan dikatakan miskin. Juga regulasi selama ini yang membuat tidak ada keleluasaan bagi daerah mengembangkan diri dan mengelola potensi daerahya secara penuh dan maksimal. Berbenturan pula dengan upaya perizinan berinvestasi yang panjang dan ribet. Harus ada kelonggaran regulasi, guna mempermudah investasi berkembang di Maluku. Regulasi harus dirubah, kalau mau Maluku maju,” tegasnya.
Lagi, tekannya, jika ruang tidak diberi bagi daerah dengan merubah regulasi, maka Maluku akan terus seperti ini dan hanya berkutat pada kementerian perdagangan turun pantau harga barang, pasar, distributor terus.
“Kita mesti diberi ruang lebih luas oleh Pempus untuk mengatur pengendalian harga bahan pokok dan stabilisasi harga. Orang Maluku asli tidak boleh menggeser kearifan lokal kita (sagu, enbal, kasbi, petatas dan lainnya), harus diberdayakan, sistem persawahan hanya di daerah transmigran. Itu penting. Juga mendorong peningkatan produksi pala dan cengkeh. Harus dimaksimalkan dan kendalikan harganya sehingga petani lokal aman, harga terjangkau dan daerah juga untung. Pempus harus mendorong penguatan kearifan lokal Maluku,” tukas Wagub.
Orno lantas menitipkan pesan Gubernur Murad Ismail agar TPID diharapkan terus tingkatkan koordinasi guna menekan inflasi, stabilisasi harga terutama komoditi lokal dan pasokan barang kebutuhan pokok. Serta kepala daerah diminta intens berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban daerah terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1440/H tahun 2019.
Sedangkan, staf ahli Menteri Perdagangan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga Kementerian Perdagangan, Suhanto mengaku, pelaksanaan kunjungan ke sejumlah daerah termasuk Maluku guna mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok, seperti gula, beras, minyak goreng dan bahan pokok lainnya yakni bawang dan cabai, sebagai kegiatan rutin jelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, sesuai tiga mandat dari Presiden, dua diantaranya memastikan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok aman.
“Maluku masuk lima besar daerah dalam menjaga inflasi. Maka diharapkan, harga kebutuhan pokok mengalami penurunan jelang Ramadhan. Kita akui, kenaikan harga tiket maskapai penerbangan juga berpengaruh pada aspek perekonomian daerah dan nasional. Sedangkan soal permintaan pa Wagub terkait perubahan berbagai regulasi agar memberi ruang lebih ke daerah soal perdagangan, investasi dan sektor lainnya, tentu jadi perhatian dan catatan kita nanti untuk dipelajari,” bebernya. (MR-02)
Comment