AMBON,MRNews.com,- Pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya bakal dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada akhir Januari 2019 ini, harus ditunda. Padahal sudah ada persetujuan dari Pemerintah Pusat (Pempus) untuk membuka pendaftaran, namun masih terkendala karena belum ada kata sepakat salah satunya menyangkut sumber pembiayaan atau gaji dari P3K.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada wartawan mengatakan, kendalanya yaitu dimana, Pempus menghendaki agar tenaga P3K dibiayai pemerintah daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara pemerintah daerah lewat para kepala daerah menilai gaji dan tunjangan harus dibiayai dari APBN, karena dengan APBD yang kecil tentu sangat memberatkan pemerintah daerah.
“Menyangkut P3K, sampai dengan terakhir itu pemerintah pusat sudah oke. Cuma masih terjadi perbedaan pendapat soal-soal pembiayaannya. Karena Pempus menghendaki pembayaran tenaga P3K dibayar lewat APBD. Padahal ini kan berat. Alasan ini salah satunya sehingga seleksi yang direncanakan akhir Januari harus kita tunda” kata Louhenapessy di Balaikota Ambon, Selasa (29/1/19).
Oleh karena itu, tambah Walikota, seluruh kepala-kepala daerah menolak usulan Pempus tersebut dan meminta supaya tetap saja P3K dibiayai atau didanai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pasalnya, diantara P3K dan aparatur sipil negara (ASN) itu sama, yang membedakan hanyalah ASN diakhir masa purnabakti tetap menerima pensiun dari negara, sementara P3K tidak terima pensiun karena sifatnya sesuai perjanjian kerja dan telah mendapat tunjangan.
Dirinya lantas mengharapkan hal ini menjadi perhatian Pempus dalam hal kementerian atau lembaga terkait. Sehingga bisa secepatnya dalam waktu dekat, sudah ada keputusan atau kebijakan yang diambil, agar rekrutmen atau seleksi bisa segera dilakukan.
“Sebenarnya P3K ini sama dengan ASN, hanya bedanya mereka tidak terima pensiun. Itu saja.
Kita harapkan, mudah-mudahan nanti didalam waktu dekat ada kebijakan berikut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Jadi Kementerin sarankan itu kalau bisa pembiayaan masuk dalam APBD. Tapi seluruh daerah keberatan. Hal itu masih dibicarakan di pusat. Semoga cepat selesai, supaya pembukaan pendaftaran dan seleksi P3K bisa dilaksanakan secepatnya,” demikian Louhenapessy.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Ambon, akan melakukan rekrutmen P3K akhir Januari 2019, sambil menunggu petunjuk teknis penerimaan pegawai dari KemenPAN RB. Rekrutmen P3K Kota Ambon akan dibuka secara bertahap, dimana tahap pertama diperuntukkan untuk tenaga honorer K2 (THK2). Dimana seleksi P3K sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). (MR-02)
Comment