AMBON,MRNews.Id.- Komisi II DPRD Maluku saat melakukan penyampaian aspirasi masyarakat ke Pemerintah pusat
yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, bersama Kadis Pertanian diterima Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, Kamis (22/1/2026) di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny mengatakan jika agenda utama pertemuan dengan penyampaian proposal usulan pembangunan sektor pertanian oleh pemerintah daerah di Maluku untuk tahun anggaran 2026 yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Maluku.
” Dari pertemuan tersebut disambut dengan baik oleh Menteri Pertanian yang hadir bersama staf sebagai apresiasi percepatan ekonomi daerah berbasis agraris, ujar Laipeny di DPRD Maluku, Senin (26/1/2026).
Sejumlah usulan strategis bahkan langsung disetujui Menteri Pertanian yang akan dialokasikan pada APBN Tahun 2026.
Adapun kegiatan yang akan dilakukan di Maluku yakni, Perluasan dan peremajaan tanaman kelapa seluas 1.000 hektar dengan kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke-8 seluas 5 hektar.
Kegiatan yang sama juga dilakukan pada area Komoditi Jambu Mete dengan melakukan perluasan peremajaan lahan seluas 1.500 hektar untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.
Dengan adanya hilirisasi Industri maka diharapkan pembangunan industri pengolahan kelapa di Provinsi Maluku terus berkembang guna mendukung program hilirisasi nasional agar produk keluar memiliki nilai tambah.
Begitu pula pada komoditi Sagu dimana ada kegiatan perluasan dan penataan tanaman sagu seluas 1.000 hektar, lengkap dengan bantuan peralatan pengolahan pasca-panen.
Disisi lain ada pula mekanisasi Pertanian dengan dukungan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk menunjang program cetak sawah baru dan optimasi lahan di Maluku sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dengan total anggaran untuk Maluku sebesar Rp 350 M .
” Dari pertemuan tersebut tidak ada program yang di tolak kementrian. Bahkan oleh pak Menteri akan di bangun 2 pabrik di Maluku diantaranya pembangunan
Pabrik pakan ayam yang akan dibangun Liang Awaiya, Kabupaten Maluku Tengah.
Kendati Maluku mendapatkan perhatian serius dari Menteri Pertanian terkait pengembangan pertanian di Maluku, Laipeny menyayangkan ketidakseriusan Dinas teknis di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tidak mengusulkan pupuk bersubsidi bagi petani di MBD.
” Kami yang ada di Dapil 7 yakni KKT dan MBD tidak mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2026. Saya sangat
menyayangkan karena dinas teknis tidak mengusulkan, ” Sesal Laipeny. (MR-02)
Comment