AMBON,MRNews.Id.- Rencana
Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengajukan pinjaman baru sebesar Rp 1,5 T dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) setelah adanya kebijakan efisiensi sesuai Inpres No 1 tahun 2025 dan pemangkasan dana transfer daerah yang merupakan kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi solusi untuk mendanai sejumlah program di Maluku .
Diketahui, Maluku dengan APBD Rp. 3 triliun lebih maka skema efisiensi dan pemangkasan sangat berdampak terhadap jalannya program strategis daerah, peningkatan dan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, rencana kebijakan pemerintah daerah dengan meminta persetujuan DPRD Maluku sebelum pengajuan pinjaman menjadi langkah strategis dibawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa.
Tokoh muda asal Maluku Barat Daya, Hengky Ricardo Pelata, memberi apresiasi terhadap langkah berani yang digagas Hendrik Lewerissa. Menurut Pelata, kehadiran Gubernur Maluku di DPRD Maluku beberapa waktu lalu menuai respon positif sebagai mitra kerja yang saling memberi support dan dukungan untuk kepentingan masyarakat.
Menurut mantan anggota DPRD Maluku itu, rencana pinjaman Rp 1.5 T diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di 11 kabupaten/kota.
Kendati begitu dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah agar pada waktunya pembagian Rp 1.5 T dapat dibagi secara adil. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan akibat pembagian pembangunan yang tidak merata.
” Saya memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku yang berani untuk melakukan pinjaman dan terlebih mendatangi DPRD Maluku untuk meminta persetujuan. Ini langkah yang sangat bijak jika dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya yang tidak meminta ijin DPRD Maluku,” ujar Pelata di Ambon, Kamis (20/11).
Ditambahkannya, jika dilihat dari skala prioritas dari dana pinjaman yang nantinya untuk membangun dan menyelesaikan sejumlah ruas jalan di Maluku yakni,
penyelesaian jalan Batabual, jalan Lingkar Ambalauw, jalan Lingkar Kur, Boombay-At di Kei Besar Utara Barat, Inamosol, Huamual, dan beberapa titik prioritas di Seram Utara. maka sebagai anak daerah MBD dirinya mengusulkan jalan Lingkar Pulau Babar atau jalan Tepaletwurung dapat juga di masukan dalam skala prioritas.
” Jalan Lingkar Babar Tepa Letwurung ini telah dibangun sejak kabupaten MBD masih bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan dimasa Pemerintahan Kabupaten MTB Jalan Lingkar Babar telah berahli status menjadi Jalan Provinsi dengan Jalan Tepa Letwurung. Namun sudah kurang lebih 20 tahun Jalan Tepa Letwurung mengalami kerusakan yang sangat parah ditambah dengan kondisi jembatan-jembatan yang sudah roboh dan usianya sudah sangat tua dan membahayakan keselamatan masyarakat ketika melintasi jalan dan jembatan-jembatan tersebut. sampai saat ini, jalan tersebut belum dapat tersentuh dengan baik dan mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Maluku, sementara jalan tersebut merupakan kebutuhan utama masyarakat dipulau Babar, ” harapnya.
Dirinya juga menegaskan agar Dana Pinjaman SMI selain diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur, namun juga dipergunakan untuk pengembangan Ekonomi Masyarakat yang berujung pada peningkatan Peandapat Asli Daerah (PAD),
Jika semua ini terpenuhi maka Dana Pinjaman ‘jumbo’ ini dapat benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat Maluku di 11 kabupaten/kota.
” Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Ketua DPRD Maluku, yang yang telah memastikan kegunaan dari Pinjaman SMI sebesar Rp 1.5 T sepanjang memenuhi syarat dan membaginya secara adil ke 11 kabupaten/kota,” tegasnya .
Pengalaman pahit Pinjaman PT SMI Rp 700 M di masa pemerintahan Murad Ismail yang mana penyususnan Programnya tidak melibatkan DPRD Provinsi Maluku, kebijakan anggaran yang menunjukan rasa ketidakadilan dalam pembagian porsi di 11 kabupaten/Kota dan program yang tidak strategis diantaranya pembangunan trotoar di Kota Ambon menjadi catatan penting . Sehingga Pinjaman Termin ke 2 ini dimasa Penerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gunernur Abdulah Vanag diharapkan lebih baik dan tepat sasaran dengan memperhatikan program prioritas di berbagai lini sektor . (MR-01)
Comment