AMBON,MRNews.com,- Gubernur Maluku, Said Assagaff menjadi inspektur apel upacara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018, yang digelar jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, di Lapangan Upacara Polda Maluku, Tantui Ambon, Rabu (19/9/2018). Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan amanat tertulis dari Kepala Kepolisian (Kapolri) Jend. Pol. Tito Karnavian.
Menurut Kapolri, apel gelar pasukan untuk pengamanan Pemilu tahun 2019, bertujuan mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan melaksanakan pengamanan. Dengan demikian, Pemilu dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.
Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut kata Kapolri diwujudkan dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pemolisian itu juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam pemilihan langsung oleh publik guna memilih kepala daerah, anggota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden,” paparnya.
Pemilu tahun 2019, disebut Kapolri, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan serentak dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. “Kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namum juga agar bisa tetap bertahan atau survive,” terangnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kacamata Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menurut Kapolri, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya yang cukup menjadi perhatian Polri yakni pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi terjadinya konflik sosial di kehidupan bermasyarakat.
Untuk itulah, lanjut dia, Polri dibantu unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 diseluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personal Polri. Dimana operasi ini mengedepankan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, daerah, dan Polres.
“Selaku kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berkomitmen terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu 2014 serta Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu 2019,” tegasnya.
Untuk itu Kapolri memberi penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni, Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar, dan damai. “Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,” jelasnya.
Selanjutnya, sebut dia, kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upayah pencegahan dan penenganan secara dini, dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa penduduknya, Pemda, Media, Tokoh Masyarakat, serta Pengawas Pemilu Independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Masih kata Kapolri, gelorakan deklarasi Pemilu damai di tiap-tiap wilayah dengan mengikutsertakan elemen–elemen terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi. “Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainya, guna menjamin stabilitas Kamtibmas tetap kondusif,” tutup Kapolri.(**)
Comment