AMBON,MRNews.com.- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan jika Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie tidak mampu menjembatani DPRD Maluku dengan Gubernur dalam pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2022 yang sudah disampaikan sejak 4 Juli 2023 lalu.
Penyampaian LPJ Gubernur disertai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPJ yang tertunda pembahasannya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika diundang DPRD Maluku melalui komisi tidak pernah hadir.
“Ranperda disampaikan untuk dibahas bersama DPRD dan eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetapi karena deadlock maka kami berpendapat jika saudara Sekda tidak mampu menjembatani DPRD dengan saudara Gubernur sehingga terjadi deadlock,” jelasnya.
Sebagai Sekda mestinya menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur, bukan membiarkan situasi ini berlarut-larut maka sudah pasti yang rugi itu rakyat.
Ditegaskannya jika jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berganti pada waktunya. Karena jabatan itu periodik tetapi jabatan Sekda belum tentu berganti atau bergeser.
“Hari ini juga rakyat sementara menanti situasi ini seperti apa. Sebagai ketua fraksi Golkar tetap pada prinsip dan sikap kami. Sejak awal pemerintahan ini kami sudah mengkritisi kebijakan saudara Gubernur. tujuannya apa ? untuk membangun Maluku menjadi lebih baik. Kami ingatkan beliau bahwa jabatan ini anugerah Tuhan yang harus kita gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat Maluku” jelas politisi Golkar itu.
Mestinya menurut Yermias, Gubernur dipenghujung masa jabatannya bisa arif dan bijaksana untuk mencari solusi bukan membiarkan seperti ini. Sebab pemerintahan itu bukan sistem komando, sistemnya koordinatif.
“Melalui rapat pimpinan saya tegaskan bahwa agenda yang sudah ditetapkan harus berjalan sehingga bila sampai tanggal 4 Agustus tidak jalan maka kami meminta untuk digelar rapat paripurna untuk setiap fraksi menyampaikan pendapat tentang LPJ apakah menerima atau menolak ” tandasnya. (MR-01)
Comment