AMBON,MRNews.com – Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensi, tidak hanya ditingkat daerah bahkan di tingkat nasional pun di dera fenomena yang sama.
Penanggulangan kemiskinan sendiri butuh penanganan yang komprehensif karena menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan banyak pihak juga banyak sektor.
Merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) per medio september 2022
ternyata angka kemiskinan di Maluku melonjak tajam, menjadi 296,66 ribu orang atau bertambah 6,09.
Apalagi beberapa kabupaten juga dilabeli kemiskinan ekstrim oleh pemerintah pusat, meski kecenderungan peningkatan melejit drastis upaya menekan harus tetap digalakkan pemerintahan dengan cara memperbanyak program pemberdayaan.
Selaras dengan target pemerintah pusat yakni mengentaskan angka kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2024.
“Saya sudah sering menyarankan agar lebih banyak program pemberdayaan, kan pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja secara luas artinya belum maksimal karena banyak investor yang belum masuk,” Ungkap Munaswir, Sabtu (18/2).
Politisi Muda Gerindra tersebut secara gamblang menjelaskan, misalnya pabrik yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, serta membuka lapangan kerja baru itu kurang menjamur dibandingkan di kawasan Jawa.
Paling banter, lanjutnya sektor andalan pada perikanan antara lain pengelohan ikan m, udang namun tidak banyak, jumlahnya tidak sebanding dalam artian tidak bisa menyerap tenaga kerja.
“Kalau dari sektor pemerintahan juga tidak banyak, misalnya dari sektor honorer di sektor Pendidikan, Kesehatan dan Umum lainnya juga tidak banyak,” Tukasnya.
Hingga salah satu solusi adalah ciptakan lapangan kerja melalui program pemberdayaan sesuai potensi yang ada di wilayah masing-masing.
Salah satu cara misalnya, maksimalkan program padat karya, yang berbasis usaha mikro kecil menengah, pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), legislator juga menunjang lewat program aspirasi, itu semata menunjang pengentasan kemiskinan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku ini juga menambahkan.
“Oleh karena itu, sinergi, dan kolaborasi program kegiatan dari pemerintah pusat, provinsi maupun Pemda kabupaten/kota adalah kunci pengentasan angka kemiskinan,” Pungkas Munaswir. (MR-03)
Comment