AMBON,MRNews.com – Puluhan Guru dari Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD), Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Maluku yang berlokasi di Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ramai-ramai bertandang ke Komisi I DPRD Maluku.
Kedatangan “pahlawan tanpa tanda jasa itu” guna mengadukan nasibnya, yang kurang lebih tujuh bulan tak kunjung menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ironisnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang harusnya hadiri rapat membahas hal tersebut malah tidak menggubris undangan dari lembaga legislatif DPRD Maluku.
Padahal kehadiran Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji, Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda, Kepala BKD Maluku Jasmono, sangat diperlukan untuk DPRD dan Pemda mengambil langkah-langkah kedepan terkait nasib guru tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra, Jumat (27/1).
“Berhubung ini menyangkut keputusan bersama dan sangat substansial maka kita tunda, apalagi ini menyangkut keputusan bersama bukan salah satu pihak saja,” ucap Rumra.
Menurutnya, 27 guru SPP Passo belum mendapatkan TPP hingg kini. Persoalan hak-hak pegawai Pemprov Maluku cukup banyak dan bukan saja baru terjadi di SPP Passo tetapi sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
“Yang mengakibatkan keluhan dari para pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan secara total kepada masyarakat,” jelas politisi PKS itu.
Untuk itu pihak BKD harus memperhatikan persoalan yang berkaitan hak-hak pegawai. Artinya ketika para pegawai pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggungjawab maka kewajiban kepala BKD untuk memastikan hak mereka didapat.
“Kita bisa saja melanjutkan rapat tetapi ditakutkan ketika keputusan telah disepakati justru pimpinan tidak lakukan keputusan itu. Jadi kita pending sampai waktu yang tidak ditentukan, tentunya akan diagendakan ulang,” pungkas Legislator yang bakal melaju ke Senayan ini. (MR-03)
Comment