AMBON,MRNews.com,- Komisi V DPR-RI dibawah pimpinan Wakil Ketua Robert Rouw menyambangi Provinsi Maluku dan berdialog dengan Bupati/Walikota serta Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku dalam rangka reses, Senin (19/12) malam.
Usai pertemuan, Rouw katakan, ini pertama kalinya Komisi V datang ke Maluku. Dan
Bupati/Walikota yang hadir termasuk Sekda tidak ada berbeda aspirasinya bahwa Maluku sangat membutuhkan kehadiran pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan infrastruktur pada masyarakat.
“Infrastruktur jalan, jembatan dan angkutan darat, udara dan laut semua semua dikeluhkan. Komisi sudah dengar dan serap aspirasinya untuk dibawa dalam rapat nanti bersama mitra kerja agar menjadi masukan dan memperjuangkan untuk bisa memberi manfaat bagi masyarakat sesuai apa yang diharapkan para pimpinan daerah,” akunya.
Selain serap aspirasi kepala daerah, Rouw menyebut, pihaknya telah lebih dulu melihat kondisi infrastruktur di sejumlah titik di Kota Ambon dan Maluku Tengah. Bahkan, Komisi pun sempat sambangi kawasan kumuh di salah satu dusun di Desa Tulehu Maluku Tengah, kondisi masyarakat disana sangat memperihatinkan.
“Rumahnya sangat tidak layak huni. Fasilitas semua, jalan, lingkungannya, sama sekali tidak layak. Dan ini satu dusun yang didalam Desa yang hampir, kalau kita mau bicara persentase diatas 60 persen ini,” tandas legislator NasDem dapil Papua.
Maka ini sambungnya, menjadi perhatian Komisi juga untuk bisa diteruskan ke pemerintah pusat lewat program bantuan swadaya masyarakat itu tepat sasaran dan tepat guna sehingga bisa dirasakan masyarakat yang ada di Maluku.
“Itu baru salah satu saja, belum yang lain. Juga talud di Desa Hatu Maluku Tengah, kita lihat abrasinya. Itu kalau tidak cepat ditangani, akses jalannya terputus. Maka itu harus segera ditangani. Cuma memang ada kendala yang selama ini jadi pagar untuk pemerintah pusat bisa masuk kesana sebab masuk jalan provinsi,” beber Rouw.
“Itu jadi satu tantangan kita. Makanya kita revisi Undang-undang Jalan dan itu sudah kami lakukan. Maka saya kira kedepan tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa membatasi pemerintah pusat untuk masuk sampai ke tingkat daerah dalam menjawab persoalan infrastruktur,” sambung Ketua Fraksi NasDem DPR-RI itu.
Disinggung mengenai terminal transit Passo yang sudah cukup lama terbengkalai dan termasuk dikunjungi Komisi, Rouw mengaku, pihaknya akan konsen bila dilihat kedepan pemerintah pusat ingin take over maka harus masuk tipe-A. Sedangkan tipe-A syaratnya harus ada AKAB (Antar Kabupaten-Provinsi).
“Tapi disini kan nggak mungkin, daerah kepulauan. Bagaimana untuk itu?. Maka kita harus minta diskresi Menteri Perhubungan untuk bisa masuk kesana (terminal Transit). Tapi konsen utama kita itu pelayanan terhadap angkutan dulu kita selesaikan. Artinya dia berfungsi dasar dulu sebagai terminal, baru lihat lainnya,” urainya.
Ditambahkan Rouw, program hasil reses dan kunjungan lapangan spesifik terkait infrastruktur di Maluku ini, wajib akan disampaikan atau ditindaklanjuti dalam rapat Komisi nanti untuk pembahasan anggaran 2024, yang dimulai bulan Februari 2023.
Sementara, Sekda Maluku Sadali Ie katakan, dengan kondisi fiskal yang kecil pada Kota/Kabupaten, maka sangat dibutuhkan sentuhan dari pusat lewat dana-dana Dekon dan dan pusat lainnya yang bisa mendorong terealisasi apa yang menjadi keinginan Bupati/Walikota ke Komisi V DPR-RI.
“Banyak kita Pemda Maluku dan Bupati Walikota yang hadir sampaikan itu soal infrastruktur jalan dan sarana prasarana lain seperti air bersih, sanitasi, jembatan dan akses transportasi. Semua aspek ini jadi kebutuhan berkaitan konektivitas wilayah antar pulau,” ungkapnya.
Karena itu, Bupati/Walikota yang hadir dan perwakilan selain secara lisan juga tambah Sadali, telah sampaikan proposal kebutuhan ke Komisi V dan nanti jadi atensi Komisi untuk dibahas bersama Kementerian/Lembaga terkait dan diperjuangkan masuk di 2024.
Diketahui, Kepala Daerah yang hadiri pertemuan dengan Komisi V DPR-RI yakni Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun, Bupati Buru Selatan Safitri Soulisa, Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Sa’aduddin, Bupati Buru Djalaludin Salampessy dan Bupati KKT Daniel Indey. (MR-02)
Comment