AMBON,MRNews.com,- Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengancam akan memotong alokasi dana desa (ADD) pada Desa/Negeri yang tidak masukan laporan pertanggungjawaban pemerintahan (LPP).
Ditegaskan, sesuai aturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, maka laporan tersebut sudah harus disampaikan kepada Walikota tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau paling lambat bulan Maret.
“Bagi bapak/ibu Kades, Raja yang tidak menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis. Dan bila tidak diindahkan lagi, maka saya sudah sampaikan sebelumnya, kita akan potong ADD,” tegasnya di Ambon, Senin (31/10).
Hal ini harus dilakukan kata dia, agar Kota Ambon sebagai ibukota provinsi, kota yang secara infrastruktur semuanya lengkap, harus menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya.
Bahwa tidak ada lagi Desa/Negeri dan Kelurahan yang terlambat dalam penyampaian laporan yang jadi kewajibannya. Tidak ada lagi Desa/Negeri yang terlambat dalam penyusunan APBDes.
“Karena ada beberapa Negeri yang sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik sebagai akibat dari proses atau terjadi perpecahan dalam Saniri Negeri, seperti di Saniri Negeri Batumerah,” urai Wattimena.
Dirinya pun mengancam, akan bekukan Saniri Batumerah jika semua proses tidak berjalan maksimal dan masih saja terjadi perpecahan. Karena itu, Pejabat Kepala Pemerintahan Batumerah diminta beri laporan secara berkala.
“Kalau tugas penyelenggaraan pemerintahan di Negeri tidak jalan akibat arogansi badan Saniri Negeri, maka saya akan bekukan Saniri. Tidak ada komporomi untuk itu, yang hanya atas kepentingan dukung mendukung,” terangnya.
Demikian pula bagi Raja yang tidak pernah ada di Negerinya, Wattimena minta melapor dan akan berhentikan Raja selaku Kepala Pemerintahan. Sebab mereka diangkat untuk melayani masyarakat. Ketegasan ini bukan menakut-nakuti atau intervensi.
“Kalau tidak tinggal di Negeri, apa yang bisa dibuat untuk masyarakat. Raja Leahari tolong dicek yah. Kalau tidak ada, silahkan jadi Raja adat, tapi selaku penyelenggara pemerintahan kita berhentikan. Ini tidak bisa kita biarkan. Dasar kita aturan, ini jadi catatan buat kita semua,” ingatnya.
Wattimena berterima kasih kepada Lurah, Kades dan Raja yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Baginya, kota ini bisa maju bila semua aparatur pemerintah bekerja dengan benar dan baik. Demikian pula Camat agar lakukan fungsi koordinasi dan kontrol secara rutin.
“Fungsi itu bukan dilakukan di belakang meja saja, tapi turun ke Desa/Kelurahan, Negeri, kalau ada kurang disana, Camat bisa lakukan pendampingan, pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berlangsung baik,” pungkasnya. (MR-02)
Comment