AMBON,MRNews.com,- Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lakukan perencanaan Stranas AKPSH di Kota Ambon.
Jajaran OPD Pemkot Ambon yang terlibat menyusun Strategi Nasional percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) yakni Bappeda-Litbang, Dukcapil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta BPS, KUA dan Pengadilan Agama Ambon.
Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena tegaskan, ada tiga strategi yang dilakukan yaitu pertama; peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh warga negara Indonesia dalam mencatatkan peristiwa kependudukan. Kedua; percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (Adminduk) dan kelompok khusus.
Ketiga; penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.
“Strategis nasional itu penting karena target pada tahun 2030, negara dapat memberikan identitas yang sah bagi semua warga negara,” tandas Wattimena saat membuka FGD Stranas AKPSH di ruang Vlissingen Balaikota, Rabu (19/10).
FGD ini katanya, sebagai bentuk perhatian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap strategi implementasi pemenuhan hak-hak Adminduk. Sehingga sangat diharapkan keterlibatan semua pemangku kepentingan lintas sektor dalam memberi kontribusi pikirannya.
Pasalnya, Pemkot Ambon menurut Wattimena, mengakui sungguh bahwa sampai saat ini belum mampu memenuhi kewajiban terhadap seluruh warga kota Ambon terkait kepemilikan dokumen kependudukan.
“Berbagai upaya telah dilakukan termasuk mendorong dinas Dukcapil Kota Ambon untuk terus berinovasi melakukan program kegiatan yang intinya untuk bagaimana kita memenuhi kewajiban Pemkot dalam memberikan dokumen kependudukan kepada semua warga kota,” terangnya.
Wattimena pun mengaku, dalam banyak hal terkendala berkaitan partisipasi masyarakat. Sebab ketika pemerintah melakukan apapun tanpa keterlibatan masyarakat, semua akan sia-sia dan alami kesulitan.
“Karena kendala itu, mak saya telah instruksikan jajaran Pemkot Ambon sampai tingkat RT/RW untuk tidak tinggal diam dan terus berupaya minimal kita bisa mendata seluruh warga kota Ambon. Sehingga pada waktunya semuanya memiliki dokumen kependudukan,” pungkasnya.
Diketahui, FGD tersebut hadirkan Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifiani ; paparkan pelaksanaan Perpres nomor 62/2019 tentang Stranas AKPSH dan sosialisasi Monev tools Stranas AKPSH.
Serta Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenko PMK, Andi Rahmadi; koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam Stranas AKPSH. (MR-02)
Comment