AMBON,MRNews.com,- Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan kuota formasi untuk Kota Ambon pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.152 orang.
Dari jumlah itu, sebanyak 942 orang adalah tenaga guru dan 210 merupakan tenaga kesehatan (Nakes). Hal tersebut diungkap
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon Benny Selanno.
“Formasi ini tentu kita akan lihat untuk menjawab kebutuhan pemerintah kota (Pemkot) Ambon dalam hal kekurangan guru dan Nakes,” tandas Selanno di Balaikota, Senin (19/9).
Dalam prosesnya nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Karena itu pihaknya kata Selanno, kini sementara melakukan pendataan dan validasi seluruh tenaga honorer dan kontrak pada Pemkot Ambon terutama guru dan Nakes.
“Sesuai aturan yang berlaku, kita data dulu. Setelah selesai, kita akan upload dan yang terpenting sesuai harapan pa Walikota bahwa data dimasukkan sesuai fakta. Jangan ada yang tambahkan masa kerja, ada yang kemudian menurunkan masa kerja atau masukan orang-orang yang tidak honor tetapi ada nama,” tegasnya.
Sebab menurut Selanno, akhir proses nanti kepala daerah yang adalah pejabat pembina kepegawaian akan tandatangani pernyataan mutlak. Sehingga masalah sekecil tidak boleh terjadi demi kebaikan bersama.
“Itu yang harus jadi perhatian para kepala sekolah, kepala Puskesmas dan kepala OPD. Kami sampai hari ini masih terus lakukan pendataan dan verifikasi. Soal nanti seleksi jalan tahun ini tahun depan kita tidak tahu karena petunjuk belum ada,” jelasnya.
Selain itu juga hari ini pihaknya tambah Selanno, akan duduk bersama Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melihat lagi honorer khusus guru yang benar sesuai data. Sehingga bisa diketahui jumlah yang sesuai kebutuhan di Pemkot Ambon.
“Belum diketahui posisi jumlah valid tenaga honorer guru dan Nakes berapa di Kota Ambon. Karena sementara pendataan dan validasi data. Instruksi pa Walikota pun sudah jelas, harus diikuti semua pihak,” ingatnya.
Dirinya kembali tegaskan, BKPSDM akan bicara serius data dan validasi. Dimana data yang baru honor, dan baru dimasukkan tentu tidak akan diakomodir.
“Kita siapkan semua saja sesuai permintaan MENPAN-RB. Soal waktu, masa kerjanya, kita akan umumkan. Sebab nanti yang akan input data ke sistem selaku tenaga kontrak itu peserta sendiri. Nanti aturan putuskan, misalnya dia sudah berapa tahun, bukan guru,” ulasnya.
Disinggung apakah nanti yang masuk seleksi P3K tanpa tes tapi langsung diproses, Selanno akui belum tahu karena memang belum ada petunjuk dari atas.
“Itu yang saya bilang kita belum berani ngomong soal itu. Jadi kita usul ke pemerintah pusat itu sesuai jumlah data kita yang ada secara nyata,” pungkasnya. (MR-02)
Comment