AMBON,MRNews.Com.- Secara geografis, Provinsi Maluku memiliki laut lebih luas dari luas darat. Perhubungan menjadi leading sektor bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku.
Dimana selama tiga tahun ini, sektor perhubungan mengalami progress luar biasa. Karena salah satunya menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno (MI-BO) pasca memimpin 2019 lalu.
Ini juga karena salah satu visi dan misi keduanya, yakni infrastruktur dan konektivitas gugus pulau menjadi dasar dan pedoman Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, bangun daerah ini di sektor perhubungan laut, darat, dan udara.
“Dimana-mana saya selalu katakan bahwa sarana dan prasarana Perhubungan boleh bertambah sesuai visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak boleh dikurangi. Ini agar meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga arus manusia dan barang dapat berjalan baik. Sekarang progresnya terus meningkat,” kata Kadis Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat, Senin (27/6).
Perhubungan laut misalnya, armada kapal perintis mengalami penambahan. Dari sebelumnya 22 kapal kini bertambah menjadi 24 kapal perintis yang melayari lebih dari 100 titik.
Sementara infrastruktur pelabuhan, saat ini ada 68 pelabuhan tersebar di 11 Kabupaten dan kota. Meski tidak ada penambahan pembangunan pelabuhan baru, dia mengaku, ada peningkatan pelayanan.
“Meski programnya dari Kementerian Perhubungan, tapi ini upaya kita semua. Misalnya perpanjangan dan perluasan pelabuhan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kaiwatu, Kabupaten Maluku Barat Daya,” terangnya.
Sementara pelabuhan kapal Fery, jelas dia, saat ini ada 33 armada kapal. Sedangkan 8 pelabuhan kapal Fery, sudah eksistensi.
“5 pelabuhan dalam proses pembangunan. Ada di Moa, Letti, Dobo, dan lainya. Jadi pembangunan terus dilakukan. Kalau kapal Fery, kita ada penambahan 1, yakni KM Bahtera Nusantara 02. Kita juga ada penambahan kapal yang sudah beroperasi dikelola perusahaan daerah lain seperti KM Sardinela, ada juga KM Lori Amar. Pemprov sudah kelola 9 kapal,” paparnya.
Apalagi, ingat dia, 8 kapal sudah dihibahkan dari neraca barang Kementerian Perhubungan, dipindahkan ke neraca Pemprov untuk dioperasikan oleh Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya.
“Ini bukti kepercayaan pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan terhadap Maluku dan aset itu ratusan miliar. Mereka (Kemenhub) berikan dengan keyakinan bahwa kapal akan dijaga dan tidak akan rusak,” sebutnya.
Dia juga mengaku, kapal tol laut yang menyinggahi Kabupaten dan kota di Maluku, sebelumnya 5 rute kini bertambah menjadi 7 rute mulai dari T-12 hingga T-29.
“Jadi kapal tol laut ini dari Tanjung Perak, Surabaya melayari sejumlah kabupaten dan Kota. Begitu juga tol laut ini menyinggahi sejumlah pulau di Maluku dengan Provinsi lain kemudian ke Tanjung Perak Surabaya. Jadi kalau tol laut dari Surabaya bawa logistik kembali angkut hasil bumi. Jadi pola dagang sudah terbentuk,” bebernya.
Rute kapal tol laut, yakni T-12 dari Tanjung Perak, Iliwaki-Wetar, Kisar, Letti, Moa, Sermatang, Tepa, Larat dan balik ke Tanjung Perak. T-16 dari Tanjung Perak, Wanci, Namrole, Obi, balik lagi ke Tanjung Perak.
Kemudian T-17 dari, Tanjung Perak, Suamlaki, Dobo, langsung balik lagi ke Tanjung Perak. T-21 dari Tanjung Perak, Namlea, balik lagi ke Tanjung Perak. T-27 itu perdagangan dari Merauke.
“Jadi mereka punya beras berdagang di Dobo, jadi dari Merauke ke Dobo, Elat, Tual, Kaimana, Biak Serui, Negara,Elat, Merauke,” bebernya.
Sementara T-28, yakni dari Tanjung Perak, Fak-fak Kaimana, Elat Dobo, Tanjung Perak. Sedangkan, T-29 itu dari, Tanjung Perak, Piru, Wailoar, Malbufar, Babang, Saketa, Ingeang masuk Bula, kembali ke Tanjung Perak.
“Mesti banyak akses masuk di Pulau Seram. Ini agar perekonomian di Seram juga ikut tumbuh cepat. Tahun depan kita usul tol laut masuk di Amahai. Apalagi, Malteng masuk miskin ekstrim. Kita usul Piru dan Bula juga karena masuk daerah tertinggal,” paparnya.
Dia juga mengaku, 2023 mendatang, pihaknya berupaya ke pusat, bangun satu buah kapal kapal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jadi sementara proses pembahasan pengusulan 6 Juli sampai Agustus. Dokumen dilengkapi agar dapat anggaran. Kapal ini layanani 12 Mil. Kapal ini 2 lambung untuk membuka akses-akses di pesisir,” urainya.
Khusus Perhubungan udara, lanjut dia, sebelumnya hanya 7 rute penerbangan, sekarang naik menjadi 11 rute penerbangan seperti Sam Air dan akan usul rute tambah lagi.
“Kalau Bandara Udara yang direncanakan bangun adalah Bandara Gorom dan Tepa. Gorom itu sudah penetapan lokasi oleh Pak Menteri. Dulu baru ijin prinsip. Lalu Tepa, dulu studi belum jalan, sekarang tahun 2022 ini reviu desain. Kita upayakan di Tepa ijin prinsip dan penetapan lokasi dari Pak Menteri,” sebutnya.
Tak hanya disitu, dia mengaku, investor pesawat Wig Craft, sudah bertemu Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR untuk menemui investor.
“Mereka datang sendiri. Jadi mereka lihat lokasi dari luar sudah pergi ke negara Italia, Vietnam, dan Thailand. Jadi mereka terakhir berhenti di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Ternyata sampai disana mereka bilang di Amahai yang terbaik. Jadi mereka akan berinvestasi bangun sekolah untuk Pilot Wig Craft ini,” bebernya.
Para investor Wig Craft juga akan bangun pelabuhan di Amahai. Sebab, Pesawat ini khan take of dan landing di laut.
“Kalau di Ambon mereka berencana bangun pelabuhan dekat Jembatan Merah Putih. Wig Craft ini ada tiga titik. Di Amahai akan dibangun sekolah dan pelabuhan satu di Ambon dan satunya lagi di Banda,” ulas Malawat.
Pihaknya juga sudah ketemu investor Korea di Jakarta, belum lama ini.
“Kita bertemu investor dengan Pak Gubernur di Cafe Viktoria Plaza Senayan. Mereka serius Investasi di berbagai sektor di Maluku,” tandasnya.
Tak hanya itu, terkait Perhubungan darat, tambah dia, sudah ada pembukaan bus Bandara medio Januari 2022 lalu, dari gong perdamaian ke Bandara Pattimura.
“Ada juga bis dari Bandara ke Tulehu dan Hunimua. Saya juga sering tanyakan ke Kadis Perhubungan Kabupaten/kota, rute mana lagi yang kita buka,” tandasnya.
Ketika disinggung progres Ambon New Port (ANP), dia mengaku, ANP saat ini adalah persiapan pengadaan tanah.
Namun, ingat dia, sampai di konsultasi publik pihaknya berhenti karena ada 8 kepala keluarga yang keberatan menandatangani berita acara. Kemudian ada sekitar 83 kepala keluarga tidak menyatakan sikapnya.
“Jadi kita harus lakukan kajian keberatan. Kajian itu terhadap 8 kepala keluarga yang keberatan dan 83 orang yang tidak nyatakan sikap. Jadi total menyatakan sepakat itu ada 439 kepala keluarga dari 440 kepala keluarga. Kemudian kita sementara menunggu,” katanya.
Meski begitu, dia mengakui, proses studi FS sudah diujung dan hampir selesai.
“Kemarin kita sudah bahas dengan Kantor Kepresidenan terkait studi FS ANP. Ada permintaan Menteri Perhubungan buat surat kepada Gubernur untuk melakukan kajian keberatan. Setelah itu baru masuk tahap ketiga, yakni konsultasi publik,” beber Malawat.
“Setelah itu masuk penetapan lokasi oleh Gubernur. Nanti penyelesaian hasil dari Gubernur kepada Menteri. Setelah itu baru dari pertanahan,” pungkasnya. (**)
Comment