JAKARTA,MRNews.com,- Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa (HL) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk berlaku proporsional, dengan memberikan kesempatan dan perhatian kepada orang Maluku agar menahkodai kantor cabang BUMN di daerah.
Permintaan itu disampaikan HL saat rapat Komisi VI bersama Menteri Erick dan jajaran di ruang rapat komisi, Selasa (7/6).
Bagi HL, kebijakan distribusi dan promosi Sumber daya manusia (SDM) di kantor-kantor cabang BUMN di daerah, penting disuarakan olehnya selaku wakil rakyat dari daerah khususnya Dapil Maluku.
Sebab, terkait hal itu dan lebih dicontohkan dalam konteks Maluku, HL melihat bahwa posisi-posisi BUMN di kantor cabang daerah, hanya ada satu kepala cabang BUMN yang adalah orang asli Maluku.
“Saya tidak berbicara karena semangat sukuisme, TIDAK. Justru kecintaan untuk memperkuat NKRI, mendorong saya mengangkat ini, menggerakkan dan mengambil perhatian pa Menteri agar kebijakan penempatan dan promosi posisi-posisi BUMN di daerah, sebisa mungkin harus proporsional,” tegasnya.
Proporsional ini harus jadi atensi. Sebab ada orang di daerah Maluku yang memiliki kualitas/qualified untuk mengisi posisi itu. Tapi kemudian, tidak diberikan tempat dan lebih dipercaya kepada orang dari luar daerah.
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak daerah itu menjadi penonton lalu menyaksikan formasi-formasi kerja di BUMN di daerah diisi saudara-saudara mereka dari luar,” urai wakil rakyat asal partai Gerindra itu.
Keinginan dan tekad kuat ini, menurut HL, bukan berarti dirinya sedang berbicara soal daerah-isme atau sukuisme, sama sekali tidak. Tetapi karena kepentingan dan keadilan bagi Maluku yang juga punya SDM berkualitas.
“Kalau kita punya kepentingan untuk memperkuat NKRI maka tolong pa Menteri sensitif juga terhadap hal ini. Kalau ada 10 posisi, tidak harus 50-50, tidak perlu lah. Paling kurang kita 3 lah, sisanya 7 dari luar, terserahlah,” harap Ketua DPD Gerindra Maluku.
Apalagi HL percaya dan yakin, bahwa manajemen sistem rekrutmen dan penempatan di Kementerian BUMN, menggunakan metode merit system atau the right man on the right place.
“Orang Qualified di posisi yang tepat. Kami percaya merit system itu diterapkan. Tapi juga jangan lupa ada kebijakan atau diskresi-diskresi yang harus diambil juga dengan mempertimbangkan suasana kebatinan orang-orang daerah,” pintanya.
Pernyataan tegas HL tersebut pun turut didukung Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang memimpin rapat. Bahwa catatan penting itu harus menjadi perhatian serius Menteri BUMN
“Catatan penting itu untuk proporsional pa Menteri. Terkait dengan rekrutmen dan pengisian jabatan di BUMN. Beberapa daerah memang sempat menyampaikan demikian,” seloroh politisi PDI Perjuangan itu. (MR-02)
Comment