by

Ilegal, Mata Rumah Hatala Tolak Pengukuhan Adat “Inalatu” Pihak Nurlette

AMBON,MRNews.com,- Kisruh mata rumah parentah di Negeri Batu Merah kecamatan Sirimau, antara Hatala dan Nurlette belum usai. Sebab, pelantikan adat “Inalatu Hatukau” oleh pihak Nurlette rencananya bakal terjadi, 30 Maret 2022. Mata rumah Hatala pun tegas menolak kegiatan itu.

Lewat anak adat dari mata rumah parentah Hatala, Abdilah Hatala mengaku, pelantikan atau pengukuhan adat tersebut tidak boleh digelar sebab ilegal, bertentangan dengan aturan yang berlaku baik hukum adat maupun hukum positif.

“Kami keberatan dan menolak tegas adanya kegiatan itu. Karena sangat inkonstitusional atau tidak sah secara hukum, sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2017, bahwa pengukuhan adat ada proses dan tahapan yang harus dilalui,” tandas Abdilah yang juga ahli perancang peraturan perundang-undangan.

Tahapan yang dimaksud sambungnya, harus ada Peraturan Negeri (Perneg) tentang penetapan mata rumah parentah. Dimana sampai saat ini, Negeri Batu Merah belum miliki Perneg tersebut.

“Hak asal usul telah kami gugat di PN Ambon dan sesuai putusan PN nomor 97 tahun 2021 tertanggal 25 Februari 2022, itu menetapkan mata rumah parentah di Negeri Batu Merah adalah Hatala yang berhak menjadi kepala pemerintah di Negeri Batu Merah,” jelasnya di kawasan Negeri Batu Merah, Senin (28/3).

Selain itu, tahapan lain ialah adanya pengangkatan dari mata rumah parentah dalam musyawarah mata rumah. Namun Perneg belum menentukan mata rumah parentah, sehingga mata rumah parentah belum bisa musyawarah untuk usulkan calon kepala pemerintah negeri, sesuai pasal 5 Perda nomor 10 tahun 2017.

“Dalam pasal 47, disebutkan bahwa setelah tahapan itu, harus Walikota Ambon mensahkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan calon kepala pemerintah Negeri. SK ini saja belum ada, bagaimana bisa jalan dengan pengukuhan adat?. Sebab dia jadi dasar pelantikan dan pengukuhan adat oleh Walikota,” urainya.

Semua aturan dan tahapan itu akuinya, dilanggar pihak mata rumah Nurlette dan Ketua Saniri Negeri, Said Nurlette dengan membentuk panitia pengukuhan adat. Maka jika Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membiarkan atau aparat kepolisian ijinkan, jelas ada konsekuensi hukum.

“Pa Walikota harus segera evaluasi kinerja Said Nurlette, karena dia dalang rencana pengukuhan adat ini. Dia juga telah lakukan tindakan-tindakan yang bersifat provokatif didalam Negeri. Juga kegiatan dari panitia pun sangat timbulkan resistensi dan berpotensi menggangu stabilitas Kamtibmas di Negeri ini,” tegasnya.

Sementara, kepala mata rumah Hatala, Ali Hatala menambahkan, pihaknya telah surati Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease untuk ambil langkah konkrit untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di Negeri Batu Merah berkaitan rencana pengukuhan adat dari pihak Nurlette.

“Atas berbagai pertimbangan logis dan hukum, kami minta kegiatan itu dibatalkan, tegasnya menolak. Jangan warga yang jadi korban karena dipaksakan sebuah kegiatan ilegal. Sebab juga panitia yang dibentuk tidak punya surat ijin baik dari kepolisian atau pemerintah Negeri,” pinta Ali.

Ditempat yang sama, sekretaris pemuda Negeri Batu Merah, Rony Ternate berharap, bagi pemuda dan masyarakat Hatukau agar tahan diri dan melakukan langkah-langkah yang sifatnya provokatif karena proses hukum masih berjalan dengan pengajuan banding oleh pihak Nurlette.

“Ketua Saniri harusnya mengayomi agar masyarakat paham aturan adat dan hukum positif, tidak boleh diskriminasi salah satu mata rumah. Maka pihak kepolisian harus tindak tegas kepada panitia pengukuhan adat yang diragukan legal standingnya,” harap Ternate.

Mencegah hal-hal yang bisa timbulkan resistensi diantara kedua mata rumah, selain perlu sikap tegas kepolisian atas persoalan itu, diharapkan pemuda Batu Merah khususnya agar lebih cerdas maknai putusan pengadilan agar tidak tergiring opini sesat yang bisa memecah belah.

“Pemkot Ambon agar juga tegas bertindak mengerahkan Satpol-PP bubarkan bila pengukuhan adat yang herannya di waktu subuh pukul 05.00 WIT tetap paksa jalan. Sebab kegiatan itu bertentangan dengan Perda dan tugas penindakan di Satpol PP, selain kepolisian untuk jaga kondusifitas keamanan di Negeri,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, mata rumah Nurlette berencana gelar pengukuhan adat Inalatu Hatukau pada Rabu, 30 Maret 2022 nanti. Panitia sudah terbentuk, diketuai Abdullah Uya dan sekretaris Fendi Tuhulelu, undangan telah disebar, baliho/banner sudah terpampang di jalan-jalan. (MR-02)[

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed